KLH Perkuat Upaya Tangani Pencemaran Udara: Penegakan Hukum Hingga Kolaborasi Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) intensifkan berbagai upaya untuk mengatasi pencemaran udara di Indonesia, termasuk penegakan hukum dan kolaborasi antar kementerian dan pemerintah daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) terus berupaya menangani isu kritis pencemaran udara di Indonesia. Upaya ini mencakup berbagai strategi, mulai dari penegakan hukum terhadap pencemar hingga kolaborasi erat dengan berbagai pihak terkait. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Edward Nixon Pakpahan, dalam keterangannya kepada ANTARA pada Kamis, 03 April.

Berbagai sumber emisi berkontribusi terhadap masalah pencemaran udara ini. Pakpahan menjelaskan bahwa sumber-sumber tersebut meliputi emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan praktik pembakaran terbuka atau ilegal, seperti pembakaran sampah. KLH, di bawah arahan Menteri KLH/BPLH, telah menetapkan strategi penanganan yang komprehensif, mulai dari pendekatan persuasif dan preventif hingga tindakan tegas penegakan hukum lingkungan.

Wilayah Jabodetabek dan sekitarnya menjadi fokus utama penanganan. Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat untuk mencegah dan mengatasi pencemaran udara. Koordinasi ini mencakup pembinaan operasional kawasan industri di berbagai daerah.

KLH telah melakukan berbagai langkah konkret dalam mengatasi masalah ini. Kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Polri, difokuskan pada uji emisi kendaraan bermotor, terutama kendaraan berat di kawasan industri Jakarta. Upaya ini dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kerja sama dengan Kementerian ESDM dan Pertamina juga telah menghasilkan komitmen untuk menyediakan bahan bakar bensin dan solar rendah sulfur (Euro-4) secara bertahap di Jabodetabek dan seluruh Indonesia. KLH juga aktif berkoordinasi dengan sektor industri seperti pembangkit listrik, semen, dan peleburan logam untuk mengurangi emisi.

Penegakan hukum juga menjadi bagian penting dari strategi KLH. Beberapa industri peleburan logam di Tangerang telah disegel dan dihentikan operasinya karena terbukti menyebabkan pencemaran udara. Tindakan serupa juga diterapkan pada pelaku pembakaran terbuka atau pembakaran sampah ilegal.

KLH menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan dan kerja keras untuk mencapai kualitas udara yang sehat, sesuai harapan masyarakat. Pakpahan menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk menciptakan kualitas udara yang baik, membutuhkan kolaborasi semua pihak. KLH/BPLH berharap semua pihak tetap berkomitmen dalam menjaga kualitas udara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kesimpulannya, penanganan pencemaran udara di Indonesia membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan komitmen bersama. KLH memainkan peran kunci dalam mengkoordinasikan upaya-upaya ini, mulai dari penegakan hukum hingga kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Keberhasilan upaya ini bergantung pada kolaborasi dan komitmen semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.