KLH Tetap Tutup TPA Ilegal: Sosialisasi dan Sanksi Jalan Beriringan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan komitmennya menutup TPA ilegal yang overload, menerapkan sanksi tegas, dan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah yang baik.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan akan menutup tempat pemrosesan akhir (TPA) open dumping yang sudah tidak mampu menampung sampah. Langkah tegas ini akan diiringi sosialisasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan sampah.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan rencana tersebut usai berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Pertemuan tersebut membahas solusi untuk meningkatkan pengelolaan sampah di berbagai daerah. Hanif menekankan pentingnya solusi kuratif untuk mengatasi masalah sampah yang semakin kompleks.

"Kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Mendagri, dan beliau meminta diskusi dan sosialisasi ulang. Saya menargetkan waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan roadmap, setelah itu kita akan menutup TPA yang overload dan krusial," jelas Hanif. Penutupan TPA yang beroperasi secara ilegal dan membahayakan lingkungan akan dilakukan bertahap, dengan target penyelesaian dalam satu tahun.

Selain penutupan, KLH juga akan meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi administrasi kepada TPA yang masih melakukan praktik open dumping. Sanksi ini merupakan bagian dari upaya paksaan pemerintah untuk memastikan perbaikan pengelolaan sampah. Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang baik juga akan terus dilakukan, dengan rencana pedoman yang akan dirilis akhir bulan ini.

Beberapa TPA telah merasakan dampak dari sanksi KLH akibat praktik open dumping. TPAS Basirih di Banjarmasin dan TPA Cahaya Kencana di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, serta TPA Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, menjadi contohnya. Meskipun menimbulkan gejolak, KLH tetap berkomitmen menutup TPA yang mencemari lingkungan, seperti yang terjadi di Banjarmasin.

Hanif menambahkan, "Sepertinya di akhir bulan ini (pedoman paksaan pemerintah akan keluar). Saya meminta waktu karena gejolaknya sangat besar. Kita tutup di (TPA) Banjarmasin saja sekarang sudah ribut, tapi di Banjarmasin tetap tutup karena sudah mencemari."

KLH menyadari bahwa penutupan TPA open dumping membutuhkan strategi komprehensif. Oleh karena itu, sosialisasi dan sanksi akan berjalan beriringan. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Sementara itu, sanksi yang tegas akan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang masih membandel dan mengabaikan peraturan.

Langkah-langkah yang diambil KLH ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah sampah di Indonesia. Harapannya, dengan strategi yang terintegrasi ini, pengelolaan sampah di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan ramah lingkungan. Penutupan TPA ilegal merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dan sehat.

KLH juga berencana untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah. Kerjasama ini meliputi peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, pengembangan teknologi pengolahan sampah, dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah.

Penutupan TPA open dumping oleh KLH merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Komitmen KLH untuk menjalankan sosialisasi dan memberikan sanksi tegas menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah sampah. Diharapkan langkah ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.