LIVE

Komnas HAM Diminta Usut Tuntas Pelanggaran HAM Berat di Aceh

Masyarakat sipil Aceh mendesak Komnas HAM untuk melanjutkan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, termasuk peristiwa Rumoh Geudong dan kasus-kasus lain yang belum terungkap, serta memastikan proses hukum berjalan hingga pengadilan.

ham
Masyarakat sipil Aceh mendesak Komnas HAM untuk melanjutkan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, termasuk peristiwa Rumoh Geudong dan kasus-kasus lain yang belum terungkap, serta memastikan proses hukum berjalan hingga pengadilan. (©© 2025 Antaranews)

Organisasi masyarakat sipil di Aceh menyerukan Komnas HAM untuk melanjutkan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di provinsi tersebut. Seruan ini muncul menyusul rencana peresmian Memorial Living Park di situs Rumoh Geudong, Pidie, Aceh pada Februari 2025 mendatang, seperti disampaikan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto.

Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, memimpin seruan tersebut, ditujukan kepada Komnas HAM untuk menyelidiki kembali kasus-kasus yang sudah diakui negara sebagai pelanggaran HAM berat, serta menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi selama konflik Aceh. Dukungan datang dari berbagai organisasi, termasuk KontraS Aceh, Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF), Katahati Institute, Koalisi NGO HAM, LBH Banda Aceh dan SPKP HAM Aceh.

Negara telah mengakui tiga peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh: Simpang KKA Aceh Utara, Rumoh Geudong-Pos Sattis Pidie, dan Jambo Keupok Aceh Selatan. Namun, masyarakat sipil Aceh juga meminta penyelidikan terhadap peristiwa lain seperti Bumi Flora di Aceh Timur, Arakundo di Idi Cut Aceh Timur, dan Timang Gajah di Kabupaten Bener Meriah.

Selain penyelidikan, tuntutan juga meliputi pengawasan proses hukum hingga pengadilan HAM. Temuan tulang belulang manusia di situs Rumoh Geudong pada Maret 2024 semakin memperkuat desakan agar kasus ini diusut tuntas. Hal ini menjadi penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka.

Husna juga menekankan pentingnya pembentukan kembali Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (Tim PPHAM) untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi. Transparansi dan partisipasi publik, khususnya komunitas korban, juga harus dijamin dalam pengelolaan Memorial Living Park nantinya.

Desakan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di Aceh ini merupakan hal krusial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peristiwa kelam masa lalu tidak terulang kembali dan korban mendapatkan keadilan yang layak.

Kesimpulannya, seruan masyarakat sipil Aceh ini merupakan langkah penting untuk mendorong proses perdamaian dan rekonsiliasi di Aceh. Penyelidikan yang menyeluruh dan transparan terhadap semua kasus pelanggaran HAM berat, disertai dengan proses hukum yang adil, menjadi kunci dalam upaya penyelesaian konflik dan membangun Aceh yang lebih damai dan berkeadilan.

Keberadaan Memorial Living Park di Rumoh Geudong diharapkan dapat menjadi simbol komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM di masa depan. Hal ini membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, Komnas HAM, dan masyarakat sipil.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Budi Suyanto
B
Reporter Budi Suyanto
Pakar Hukum Tolak Penghapusan Pasal Penyelidikan dalam RUU KUHAP

Ketua PP APHTN-HAN, Prof. M. Noor Harisudin, meminta agar pasal penyelidikan dalam RUU KUHAP tidak dihapus karena pentingnya tahap ini dalam proses penegakan hukum dan perlindungan HAM.

konten ai
Komnas HAM Desak Perusahaan Tak Lakukan PHK Massal, Lindungi Hak Pekerja

Komnas HAM mendesak perusahaan untuk tidak melakukan PHK dan meminta pemerintah melindungi hak-hak pekerja menyusul rencana PHK massal di beberapa perusahaan besar di Indonesia.

#planetantara
Revisi KUHAP: Keharusan Sinkronisasi dengan KUHP Baru

Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai revisi KUHAP mendesak untuk selaraskan sistem peradilan pidana dengan KUHP baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan menjunjung HAM.

#planetantara
Revisi KUHAP: Keharusan Sinkronisasi dengan KUHP Baru

Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai revisi KUHAP mendesak untuk selaraskan sistem peradilan pidana dengan KUHP baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan menjunjung HAM.

#planetantara
Komnas HAM dan Kemenko Kumham Bahas Isu HAM Papua hingga Hukuman Mati

Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas melakukan audiensi membahas berbagai isu HAM di Indonesia, termasuk situasi HAM di Papua dan hukuman mati, serta menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga.

#planetantara
Kemenkum Kalsel: Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sumber Antara
Agam Raih Penghargaan Daerah Peduli HAM dengan Skor Tertinggi di Sumbar

Kabupaten Agam, Sumatera Barat, berhasil meraih penghargaan Daerah Peduli HAM dari Kementerian HAM RI dengan skor 97,3, tertinggi di Sumatera Barat, berkat komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

#planetantara
Wamenkumkum Tolak Konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP

Wakil Menteri Hukum dan HAM menolak konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP karena dinilai membebani hakim dan kurang efektif, mendorong perluasan dan penguatan sistem praperadilan.

#planetantara
Kemenkumham Maluku dan Pengadilan Tinggi Ambon Jamin Kepastian Hukum

Kemenkumham Maluku dan Pengadilan Tinggi Ambon perkuat sinergi untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Maluku melalui peningkatan pelayanan publik dan edukasi hukum.

Kepastian Hukum
Komnas PA Banten Dukung Hukuman Mati Kasus Ayah Bunuh Anak di Serang

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Banten mendukung vonis hukuman mati bagi Agus, ayah yang secara sengaja membunuh anak kandungnya berusia 3 tahun di Serang, Banten, dan menilai keputusan tersebut sebagai bentuk penegakan hukum yang tepat dan.

perlindungananak
Pemkab Aceh Barat Hibahkan Tanah 25.610 m2 untuk PN Meulaboh: Dukung Penguatan Lembaga Peradilan

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menghibahkan lahan seluas 25.610 meter persegi untuk pembangunan kantor dan perumahan Pengadilan Negeri Meulaboh di Desa Paya Peunaga dan Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, guna meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat

konten ai
Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda Bantuan Hukum HST: Wujudkan Keadilan Bagi Semua

Kemenkum Kalsel telah melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, guna memastikan akses keadilan bagi semua.

Sumber Antara
Bijak Bermedsos: Himbauan Polda Kalteng Hindari Jerat Hukum UU ITE

Polda Kalteng mengimbau warga Kalimantan Tengah untuk bijak dalam menggunakan media sosial guna menghindari jeratan hukum UU ITE terkait penyebaran ujaran kebencian dan hoaks.

#planetantara