Langkah Perkuat Dagang RI-AS Dinilai Tepat, Mitigasi Kebijakan Proteksionisme Trump

Ekonom menilai upaya pemerintah memperkuat hubungan dagang dengan AS tepat untuk mengurangi dampak kebijakan proteksionisme dan menjaga surplus perdagangan Indonesia.

Jakarta, 8 Maret 2024 - Pemerintah Indonesia dinilai mengambil langkah tepat dalam memperkuat hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Langkah ini diyakini sebagai upaya mitigasi terhadap potensi dampak negatif dari kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Hal ini disampaikan oleh ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, dan Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira.

Wijayanto menyatakan bahwa langkah pemerintah sudah tepat mengingat Indonesia memiliki surplus perdagangan dengan AS, meskipun nilainya relatif kecil dibandingkan negara lain. "Langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Sebagai negara yang mengalami surplus perdagangan terhadap AS, kita perlu waspada kendati pun surplus kita termasuk minor dibanding negara lain," ujar Wijayanto dalam wawancara dengan ANTARA.

Ia menambahkan bahwa Indonesia tidak perlu memilih antara AS dan China, melainkan merangkul keduanya. Dalam konteks perdagangan, pendekatan yang diusung seharusnya pragmatis dan tidak terbebani oleh ideologi atau politik. "China pasti tidak mempermasalahkan, mereka paham jika saat hujan semua mencari payung," tambahnya.

Senada dengan Wijayanto, Bhima Yudhistira menekankan pentingnya langkah pemerintah memperkuat kerja sama dengan AS di tengah melemahnya kerja sama multilateral. "Di era matinya kerja sama multilateral, maka prospek perdagangan harus dijalin secara bilateral," tegas Bhima.

Bhima memaparkan beberapa keuntungan dari penguatan hubungan dagang RI-AS. Pertama, hubungan yang harmonis dapat melindungi Indonesia dari potensi kenaikan tarif bea masuk AS. Kedua, Indonesia dapat menarik relokasi industri dari AS, terutama perusahaan yang berupaya menghindari perang tarif atau ingin mendekatkan diri ke sumber bahan baku.

Ketiga, langkah ini memungkinkan Indonesia untuk menyeimbangkan hubungan dengan China yang selama ini cukup dominan. "Posisi perusahaan Indonesia bisa lebih masuk ke rantai pasok global," jelas Bhima. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan politik luar negeri bebas aktifnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk menjaga hubungan baik guna menghindari dampak negatif dan memperkuat kerja sama ekonomi.

Menteri Budi Santoso mengungkapkan beberapa langkah strategis yang akan diambil. Salah satunya adalah menghindari kebijakan yang dapat merugikan produk ekspor Indonesia di AS. Selain itu, akan diadakan pertemuan bisnis antara Indonesia dan AS untuk menyelaraskan persepsi dan menjaga surplus perdagangan.

Baik Menteri Budi maupun para ekonom optimistis bahwa kerja sama Indonesia-AS akan tetap berjalan baik dan hubungan dagang kedua negara akan semakin kuat. Penguatan hubungan bilateral ini dinilai sebagai langkah penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan menjaga kepentingan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya diversifikasi pasar ekspor dan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai negara mitra dagang. Dengan demikian, Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih siap dan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.