Lanjutan HGBT 2025: Presiden Prabowo Panggil Menteri Bahas Kebijakan Gas Bumi
Presiden Prabowo Subianto memanggil para menteri untuk membahas kelanjutan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada tahun 2025, dengan kemungkinan perluasan sektor penerima manfaat.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 21 Januari 2024, memanggil sejumlah menteri untuk membahas kelanjutan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Pertemuan ini menyoroti masa depan kebijakan HGBT yang akan berakhir pada Desember 2024 dan kemungkinan perpanjangannya di tahun 2025. Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi sorotan utama.
Menteri Airlangga, saat dikonfirmasi awak media, menyatakan bahwa kebijakan HGBT akan berlanjut. Meskipun demikian, beliau belum bisa merinci sektor mana saja yang akan mendapatkan perluasan manfaat. Beliau menekankan bahwa rincian tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas tersebut. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Agus Gumiwang, yang menegaskan bahwa rapat tersebut membahas kelanjutan HGBT tetapi belum memberikan informasi lebih lanjut terkait perluasan sektor.
Kebijakan HGBT sendiri merupakan program pemerintah yang memberikan harga gas bumi lebih murah kepada sektor industri tertentu. Kebijakan yang berlaku sejak tahun 2020 ini telah memberikan harga gas sebesar 6 dolar AS per MMBtu kepada tujuh sektor industri. Sektor-sektor tersebut antara lain pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.
Menperin Agus Gumiwang beberapa kali telah menyatakan pentingnya kelanjutan HGBT bagi industri nasional. Dalam keterangan persnya pada Jumat, 17 Januari 2024, beliau menekankan pentingnya ketersediaan dan harga gas yang terjamin bagi kelangsungan industri. Menurutnya, "Yang penting bagi industri itu adanya suplai gas yang terjamin dengan harga yang juga terjamin."
Dukungan terhadap kelanjutan HGBT juga datang dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki). Asaki menyatakan bahwa subsidi HGBT mampu menurunkan biaya komponen energi hingga 23-26 persen dari total biaya produksi. Mereka menekankan dampak positif kebijakan ini, termasuk investasi baru, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan pajak negara. Asaki berharap agar pemerintah segera memperpanjang HGBT untuk industri keramik mengingat vitalitas kebijakan tersebut bagi industri yang membutuhkan energi besar dalam proses produksinya.
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto diharapkan akan menghasilkan keputusan final terkait kelanjutan dan kemungkinan perluasan sektor penerima manfaat HGBT di tahun 2025. Keputusan ini akan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor industri di Indonesia dan menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha di sektor-sektor terkait.
Kesimpulannya, rapat terbatas yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto membahas kelanjutan kebijakan HGBT. Menteri-menteri terkait telah menyatakan dukungan terhadap perpanjangan kebijakan ini dan tengah membahas kemungkinan perluasan sektor penerima manfaat. Keputusan final diharapkan segera diumumkan dan akan berdampak besar pada perekonomian nasional.