Legislator DPR RI Tinjau Distribusi Elpiji 3 Kg di Padang
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meninjau langsung pelaksanaan instruksi presiden terkait penjualan kembali elpiji 3 kg oleh pengecer di Padang, Sumatera Barat, memastikan distribusi berjalan lancar dan harga tetap terkontrol.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, melakukan peninjauan langsung ke lapangan terkait instruksi presiden yang memperbolehkan pengecer menjual kembali elpiji tiga kilogram. Peninjauan ini dilakukan di Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu, 2 Februari 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana dan masyarakat mendapatkan akses mudah terhadap gas bersubsidi.
Distribusi Elpiji 3 Kg di Padang
Andre Rosiade, yang membidangi Kementerian BUMN, bersama Pertamina Patra Niaga Sumbar, melakukan pengecekan langsung untuk memastikan instruksi presiden tersebut telah dijalankan. Ia menjelaskan bahwa sebelum kebijakan larangan penjualan oleh pengecer dicabut, situasi di Sumatera Barat tergolong kondusif. Masyarakat masih bisa mendapatkan gas bersubsidi tanpa kendala berarti di pangkalan resmi.
"Alhamdulillah, pada 1 Februari 2025 di Sumbar tidak ada masalah signifikan dan masyarakat masih bisa mendapatkan elpiji di pangkalan resmi," ujar Andre Rosiade. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan larangan sebelumnya, distribusi elpiji 3 kg di Sumatera Barat relatif terkendali.
Peran Pertamina Patra Niaga
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Sumbar, Narotama Aulia Fazri, memastikan perusahaan akan menjalankan instruksi presiden tersebut. Pertamina berkomitmen untuk memastikan setiap pangkalan menjual elpiji sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah tegas akan diambil jika ditemukan pelanggaran.
"Kita akan memastikan juga setiap pangkalan harus menjual sesuai harga eceran tertinggi. Jika ada pelanggaran, akan kita tindak," tegas Narotama. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Pertamina dalam mengawasi distribusi dan penegakan aturan terkait harga elpiji.
Terdapat 5.634 pangkalan elpiji yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dengan 1.000 pangkalan berada di Kota Padang. Kepadatan pangkalan di Kota Padang, dengan jarak antar pangkalan sekitar 500 meter, menunjukkan upaya pemerintah dalam menjamin aksesibilitas elpiji bagi masyarakat.
Dampak Kebijakan bagi Masyarakat
Ica (31), seorang ibu rumah tangga di Kota Padang, memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan yang kembali mengizinkan pengecer menjual elpiji tiga kilogram. Ia menilai kebijakan ini akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan gas bersubsidi.
"Kalau harus ke pangkalan pastinya akan mengantre panjang. Sebagai warga saya tidak keberatan jika ada selisih harga Rp2.000 atau Rp3.000 di pengecer asalkan tidak mengantre panjang," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemudahan akses menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat, meskipun ada sedikit selisih harga.
Kesimpulan
Peninjauan langsung oleh legislator DPR RI dan pernyataan dari Pertamina menunjukkan komitmen pemerintah dan BUMN dalam memastikan distribusi elpiji tiga kilogram berjalan lancar pasca pencabutan larangan penjualan oleh pengecer. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap gas bersubsidi, meskipun pengawasan ketat terhadap harga dan distribusi tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan.