Lombok Barat Terapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk Transparansi Keuangan

Pemkab Lombok Barat dan Bank NTB Syariah resmi bermitra untuk menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah.

Lombok Barat, NTB, mulai menerapkan sistem keuangan modern. Pemkab Lombok Barat (Lobar) resmi berkolaborasi dengan Bank NTB Syariah untuk mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) dilakukan pada Senin, 20/1, di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Mataram. Pj. Bupati Lombok Barat, Ilham, dan Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah, Nurul Hadi, turut menyaksikan penandatanganan oleh Kepala BPKAD Lobar dan Kepala Cabang Bank NTB Syariah Lobar.

KKPD: Solusi Modernisasi Keuangan Daerah. KKPD dirancang sebagai solusi modernisasi pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertransaksi menggunakan kartu kredit yang langsung terhubung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bank NTB Syariah sebagai penerbit kartu akan melakukan pembayaran awal, sementara OPD bertanggung jawab melunasi tagihan sesuai kesepakatan, sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2022. Hal ini memastikan kemudahan transaksi sekaligus pengawasan pengeluaran.

Efisiensi dan Keamanan Transaksi. Nurul Hadi menekankan bahwa KKPD meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi, serta mendukung penggunaan produk dalam negeri sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Bank NTB Syariah, yang telah berpengalaman mengimplementasikan KKPD di 10 pemerintah daerah di NTB, termasuk Pemprov NTB, siap mendukung penuh implementasi di Lobar. Infrastruktur yang mumpuni telah dipersiapkan untuk memastikan kelancaran sistem.

Digitalisasi: Kebutuhan, Bukan Pilihan. Digitalisasi keuangan daerah bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk pengelolaan anggaran yang lebih modern dan transparan. Sistem elektronik membantu menekan potensi kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik, seperti yang ditekankan Nurul Hadi.

Implementasi Bertahap di Lombok Barat. Tahap awal implementasi KKPD di Lobar akan difokuskan pada tiga OPD. BPKAD menjadi OPD pertama, diikuti satu kecamatan dan satu OPD lain yang masih dalam proses penentuan. Pj. Bupati Ilham menjelaskan, pendekatan bertahap ini penting untuk evaluasi dan penyempurnaan sebelum implementasi menyeluruh di semua OPD.

Manfaat KKPD bagi Lombok Barat. Penerapan KKPD diharapkan meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Pj. Bupati Ilham optimistis bahwa sinergi antara Pemkab Lobar dan Bank NTB Syariah akan menjadikan Lobar sebagai pionir dalam penerapan sistem keuangan modern di Indonesia, yang berdampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan: Menuju Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik. Kerjasama antara Pemkab Lombok Barat dan Bank NTB Syariah dalam implementasi KKPD merupakan langkah signifikan menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Inisiatif ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk modernisasi sistem keuangan dan menunjukkan komitmen Lombok Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.