Menaker Yassierli Akan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Libatkan Serikat Pekerja dan Apindo

Menaker Yassierli akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional setelah berdiskusi dengan serikat pekerja dan Apindo, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah mengumumkan rencana untuk segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada peringatan Hari Buruh 1 Mei lalu. Pembentukan dewan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia dan melibatkan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Menurut Menteri Yassierli, tahap awal pembentukan dewan ini akan dimulai dengan mendengarkan aspirasi dari para pemimpin serikat pekerja. Pendapat dari Apindo juga akan dipertimbangkan secara seksama. Beliau berencana untuk membahas rencana pembentukan dewan ini dengan Badan Kerjasama Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu dua minggu untuk mengumpulkan aspirasi sebelum dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyampaikan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini secara langsung kepada ribuan buruh yang hadir dalam acara peringatan May Day di Monumen Nasional, Jakarta. Beliau menekankan bahwa dewan ini akan terdiri dari perwakilan buruh dari seluruh Indonesia dan akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan ketenagakerjaan yang dianggap merugikan pekerja.

Menteri Yassierli menjelaskan bahwa dalam dua minggu ke depan, pihaknya akan fokus pada pengumpulan aspirasi dari berbagai pihak terkait. Setelah proses pengumpulan aspirasi selesai, hasil temuan akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan instruksi tindak lanjut setelah menerima laporan tersebut. Oleh karena itu, proses pembentukan dewan ini masih membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Salah satu isu penting yang akan dibahas dalam dewan ini adalah rencana penghapusan praktik outsourcing. Presiden Prabowo menekankan pentingnya keseimbangan antara penghapusan outsourcing dan perlindungan terhadap iklim investasi. Beliau menyatakan bahwa penghapusan outsourcing harus dilakukan secara realistis agar tidak merugikan investor dan berdampak pada lapangan kerja. "Ya, kita ingin menghilangkan outsourcing, tetapi kita juga harus realistis, karena melindungi kepentingan investor sama pentingnya. Jika mereka tidak berinvestasi, tidak akan ada pabrik, yang pada gilirannya akan membuat pekerja kehilangan pekerjaan," tegas Presiden Prabowo.

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesepakatan, Presiden Prabowo juga berjanji untuk mengumpulkan para pemimpin buruh dan pengusaha di Istana Bogor untuk mencari titik temu kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan semua pihak dalam proses pembentukan dan pengambilan keputusan terkait Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terkait kebijakan ketenagakerjaan. Dengan melibatkan perwakilan buruh dari seluruh Indonesia, dewan ini diharapkan dapat mewakili kepentingan pekerja secara menyeluruh. Selain itu, dewan ini juga akan berperan dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan peraturan ketenagakerjaan yang dianggap merugikan pekerja.

Pembentukan dewan ini juga diharapkan dapat memperlancar diskusi mengenai penghapusan praktik outsourcing. Dengan melibatkan pengusaha, diharapkan dapat ditemukan solusi yang saling menguntungkan dan tidak merugikan iklim investasi di Indonesia. Proses ini membutuhkan dialog dan negosiasi yang intensif antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Proses yang melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan berbagai aspek, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua pihak.

Proses ini menunjukan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan pengusaha, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh pekerja di Indonesia.