Menko Yusril Pelajari Permintaan Pemindahan Tiga Napi Bulgaria

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra akan mempelajari permintaan pemindahan tiga narapidana Bulgaria dari Yogyakarta, mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepentingan nasional.

Jakarta, 1 Maret 2024 - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan akan mempelajari secara mendalam permintaan pemindahan tiga narapidana warga negara Bulgaria yang saat ini menjalani hukuman di Yogyakarta. Permintaan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia, Tanya Dimitrova, dalam audiensi pada Rabu (26/2).

Keputusan terkait pemindahan narapidana ini tidaklah mudah. Yusril menekankan perlunya kajian yang komprehensif dan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Bulgaria. Hal ini mengingat masa hukuman para narapidana baru berjalan satu tahun sejak Februari 2024. "Saat ini, Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum, namun kami harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional," ujar Yusril.

Proses pemindahan narapidana asing, menurut Yusril, bukan keputusan yang bisa diambil secara instan. Ia menegaskan perlunya pertimbangan matang dan menyeluruh untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, aspek keadilan bagi korban dan masyarakat Indonesia juga menjadi pertimbangan utama.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Dimitrova tidak hanya menyampaikan permintaan pemindahan narapidana. Ia juga menyampaikan ketertarikannya terhadap perkembangan politik di Indonesia, khususnya terkait kabinet baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan komitmen Bulgaria untuk menjalin hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia.

Permintaan pemindahan narapidana tersebut tentu saja menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Namun, diskusi juga menyinggung berbagai isu penting lainnya, seperti kerja sama hukum antara kedua negara. Indonesia dan Bulgaria berharap dapat memperkuat kerja sama bilateral di masa mendatang melalui berbagai inisiatif bersama.

Selain membahas nasib tiga warga negara Bulgaria, pertemuan tersebut juga membahas isu penting lainnya, termasuk penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tahun 2026 dan upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Keikutsertaan Indonesia di OECD diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Proses pemindahan narapidana membutuhkan kajian yang mendalam dan kesepakatan bilateral. Pemerintah Indonesia akan mempelajari secara seksama permintaan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan kepentingan nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjalankan kerja sama internasional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Pertemuan antara Menko Yusril dan Dubes Dimitrova diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Bulgaria. Kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk di bidang hukum dan penegakan hukum. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua negara dan masyarakatnya.

Audiensi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas RI Otto Hasibuan, Staf Khusus Bidang Internasional Kemenko Kumham Imipas RI Ahmad Usmarwi Kaffah, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kemenko Kumham Imipas RI Iqbal Fadil, serta Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Kemenko Kumham Imupas RI Pramella Yunidar Pasaribu. Kehadiran mereka menunjukkan pentingnya isu ini bagi pemerintah Indonesia.

Kesimpulannya, permintaan pemindahan tiga narapidana warga Bulgaria tengah dikaji secara mendalam oleh pemerintah Indonesia. Proses ini memerlukan kesepakatan bilateral dan mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional. Pertemuan ini juga menandai komitmen Indonesia dan Bulgaria untuk memperkuat kerja sama bilateral di masa mendatang.