Menlu RI Dorong Diskusi Masa Depan Misi Perdamaian PBB yang Adaptif
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menekankan pentingnya membahas masa depan misi perdamaian PBB yang adaptif dalam menghadapi situasi global yang dinamis, sekaligus menyoroti kontribusi besar Indonesia dalam misi perdamaian tersebut.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, baru-baru ini menyoroti pentingnya membahas masa depan misi penjaga perdamaian PBB yang adaptif. Hal ini disampaikannya mengingat situasi di lapangan yang berkembang sangat cepat dan kompleks.
Indonesia, yang telah berkontribusi dalam misi PBB sejak 1957, saat ini menempati peringkat kelima sebagai negara penyumbang pasukan terbesar untuk Misi Penjaga Perdamaian PBB. Tercatat sebanyak 2.753 pasukan Indonesia tersebar di delapan misi berbeda.
“Komitmen ini, saya percaya, akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, sejalan dengan konstitusi kita dan visi strategis pemerintah,” ujar Menlu Sugiono dalam Pertemuan Persiapan Menteri Penjaga Perdamaian PBB di Pusat Misi Penjaga Perdamaian TNI, Sentul, Selasa lalu. Pernyataan tersebut menekankan komitmen jangka panjang Indonesia dalam misi perdamaian global.
Menlu Sugiono juga menekankan pentingnya menghormati prinsip-prinsip dasar Misi Penjaga Perdamaian PBB. Untuk itu, ia menekankan perlunya identifikasi kapabilitas yang dibutuhkan. Pasukan penjaga perdamaian, menurutnya, membutuhkan sumber daya dan dukungan yang memadai, termasuk personel yang terlatih, teknologi terkini, dan sumber daya finansial.
Lebih lanjut, Menlu menyampaikan apresiasinya kepada para personel Indonesia yang bertugas. “Kepada seluruh putra-putri bangsa yang menjawab panggilan untuk bertugas dalam misi penjaga perdamaian PBB, kalian adalah bukti nyata komitmen Indonesia untuk aktif menjaga perdamaian, ketertiban, dan stabilitas internasional, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita,” ucapnya.
Selain kontribusi pasukan, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam diskusi terkait Misi Penjaga Perdamaian PBB di forum multilateral. Indonesia juga turut serta dalam perumusan Action for Peacekeeping (A4P), dokumen utama untuk memajukan misi penjaga perdamaian dan meningkatkan efektivitas implementasi mandat.
Pertemuan persiapan 'Masa Depan Penjaga Perdamaian PBB' berlangsung selama dua hari dan mencakup lima sesi diskusi panel tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh penjaga perdamaian PBB di tengah tantangan keamanan internasional yang semakin kompleks. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi masukan penting untuk Pertemuan Menteri Penjaga Perdamaian PBB di Berlin, Jerman, pada 13-14 Mei 2025.