Mensesneg Minta Kesempatan untuk Prabowo, Tanggapi Aksi "Indonesia Gelap"

Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo Subianto pasca aksi "Indonesia Gelap", menekankan 100 hari masa jabatan dan upaya pemerintah mencari solusi.

Jakarta, 18 Februari 2024 - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghimbau masyarakat untuk memberikan waktu kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi aksi mahasiswa 'Indonesia Gelap'. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa lalu.

Baru 100 hari menjabat, pemerintahan Prabowo Subianto memang menghadapi berbagai tantangan. Namun, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berupaya menemukan solusi atas permasalahan yang ada. "Bahwa itu belum bisa menyenangkan semua pihak, mungkin ada yang belum menerima. Bagi kami pemerintah, itu biasa," ujarnya.

Prasetyo Hadi mengakui aksi demonstrasi pada Senin (17/2) di Jakarta sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Namun, ia mengingatkan pentingnya menghindari penyimpangan fakta. "Mana? Nggak ada Indonesia gelap gitu. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis," tegasnya.

Ia menekankan pentingnya melihat situasi dengan perspektif yang seimbang dan tidak terpengaruh oleh narasi yang mungkin menyesatkan. Pemerintah, menurutnya, tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

Mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi sorotan mahasiswa, Mensesneg meminta mahasiswa untuk lebih teliti dalam menganalisisnya. Menteri Keuangan, lanjutnya, telah memberikan penjelasan rinci mengenai sektor-sektor yang terkena efisiensi.

Prasetyo Hadi memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan memengaruhi sektor pendidikan. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan tetap berjalan. "Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," tuturnya.

Lebih lanjut, Mensesneg menjelaskan bahwa efisiensi anggaran difokuskan untuk memangkas anggaran yang kurang produktif, seperti seminar dan acara seremonial. Pemerintah, katanya, lebih memprioritaskan aksi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Ia berharap agar masyarakat tidak salah mengartikan kebijakan efisiensi sebagai sesuatu yang memberatkan atau mengganggu kinerja pemerintah. "Jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya itu," imbuhnya.

Kesimpulannya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk bersabar dan memberikan kesempatan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan, namun juga menekankan pentingnya melihat fakta dan informasi yang akurat.