Menteri ESDM Pastikan Kelistrikan Maluku Aman Selama Idul Fitri, Listrik 24 Jam di Pulau Banda

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, meninjau langsung sistem kelistrikan di Maluku dan memastikan pasokan listrik aman selama Idul Fitri, bahkan telah beroperasi 24 jam di Pulau Banda.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku pada Sabtu untuk mengecek kesiapan sistem kelistrikan selama periode libur Idul Fitri. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pasokan listrik tercukupi dan berjalan lancar selama masa liburan. Hasilnya, Menteri Bahlil memastikan bahwa pasokan listrik di Maluku aman dan tidak terjadi pemadaman selama Idul Fitri.

Dalam kunjungannya, Menteri Bahlil didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala BPH Migas, Direktur Distribusi PT PLN (Persero), dan pejabat PLN lainnya, serta pejabat daerah Maluku. Mereka bersama-sama meninjau langsung kondisi kelistrikan di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah.

Kunjungan ini juga bertujuan untuk memantau perkembangan program listrik desa di Maluku, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Program ini merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memastikan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia. Menteri Bahlil menekankan komitmen pemerintah untuk terus mendorong perluasan akses listrik ke desa-desa terpencil.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku-Maluku Utara (UIW MMU), Awat Tuhuloula, memaparkan kesiapan PLN dalam menjaga pasokan listrik selama Idul Fitri 2025. PLN UIW MMU telah menyiagakan 1.250 personel di 203 posko siaga yang tersebar di berbagai wilayah Maluku. Posko-posko ini beroperasi selama periode libur Idul Fitri, mulai 17 Maret hingga 11 April 2025.

Selain kesiapan personel, PLN juga memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan. Salah satu pencapaian yang signifikan adalah beroperasinya listrik 24 jam di Pulau Banda. "Saya mengecek langsung kondisi listrik di Banda, alhamdulillah sudah beroperasi 24 jam, sebelumnya hanya enam jam," kata Menteri Bahlil. Keberhasilan ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan akses listrik di wilayah tersebut.

PLN juga telah menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 22 lokasi di Provinsi Maluku untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik. Hal ini menunjukkan komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Menteri Bahlil juga menekankan pentingnya perluasan akses listrik di wilayah 3T. "Seperti diketahui masih banyak wilayah 3T yang belum terlistriki, program listrik desa ini merupakan salah satu program Presiden Prabowo," ujarnya. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong program listrik desa agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah terpencil di Indonesia.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada perluasan akses listrik di Provinsi Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta beberapa wilayah di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk pemerataan pembangunan infrastruktur kelistrikan di seluruh Indonesia.

Awat Tuhuloula juga mengimbau masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik (EV) untuk memanfaatkan fitur Road Trip Planner di aplikasi PLN Mobile untuk mempermudah perjalanan selama libur Idul Fitri. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna EV merencanakan perjalanan dengan mempertimbangkan lokasi SPKLU yang tersedia.

Kunjungan kerja Menteri ESDM ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan keandalan pasokan listrik dan perluasan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Program listrik desa terus didorong untuk mencapai target pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan beroperasinya listrik 24 jam di Pulau Banda dan kesiapan PLN selama Idul Fitri, diharapkan masyarakat Maluku dapat menikmati hari raya dengan nyaman dan tanpa kendala pasokan listrik. Program-program pemerintah untuk perluasan akses listrik di wilayah 3T juga akan terus dijalankan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.