MK Gugurkan Kemenangan Ade Sugianto, PSU Pilkada Tasikmalaya Digelar Damai

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya setelah menggugurkan kemenangan Ade Sugianto; tokoh masyarakat dan aparat keamanan berkomitmen menjaga kondusivitas daerah.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan diskualifikasi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, karena Ade Sugianto, petahana yang menang, dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan. Keputusan ini diambil karena Ade Sugianto telah menjabat selama dua periode. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya diinstruksikan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

Ade Sugianto pertama kali menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pada 2018, menggantikan Uu Ruzhanul Ulum yang menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Ia menjabat sebagai wakil bupati selama dua periode sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai bupati petahana pada Pilkada 2020 dan terpilih. Pada Pilkada 2024, Ade Sugianto kembali mencalonkan diri berpasangan dengan Iip Miftahul Paoz, sementara wakilnya sebelumnya, Cecep Nurul Yakin, menjadi rival dalam kontestasi tersebut.

Pilkada 2024 diikuti tiga pasangan calon. Pasangan Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz dinyatakan menang, namun gugatan dari pasangan calon nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al-Ayubi, ke MK membuahkan hasil diskualifikasi kemenangan Ade Sugianto. Putusan MK ini mengharuskan PSU tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto, menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat Tasikmalaya.

Putusan MK yang menggugurkan kemenangan Ade Sugianto menimbulkan reaksi beragam di Kabupaten Tasikmalaya. Pendukung, tim sukses, dan kader partai politik pengusung merasa keberatan karena hasil perolehan suara terbanyak yang telah diplenokan KPU pada 6 Desember 2024, dinyatakan gugur. Namun, putusan MK tersebut harus diterima sebagai keputusan final dan mengikat.

Sejumlah tokoh masyarakat dan agama merespon putusan MK dengan serius. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, misalnya, menggelar pertemuan dengan organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama, Persis, Muhammadiyah, Persatuan Ummat Islam, dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Mereka menyampaikan imbauan agar masyarakat menerima putusan MK dengan bijak dan menjaga kondusivitas daerah.

Imbauan tersebut menekankan pentingnya menerima keputusan MK dengan penuh kedewasaan dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan. Organisasi-organisasi masyarakat Islam tersebut berperan aktif dalam menggelorakan semangat kedamaian dan mengajak masyarakat untuk tetap tenang.

Ade Sugianto, yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya, menanggapi putusan MK dengan tenang. Ia menyatakan, "Harus menerima lah, karena saya, kita orang beragama. Takdir Allah sudah dibuat sebelum kita lahir," ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut. Ia menekankan kepatuhannya pada hukum dan menyatakan akan menaati putusan MK tanpa perlawanan.

Ade Sugianto juga menyampaikan doa agar penggantinya kelak dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten Tasikmalaya. Ia berharap, "Mudah-mudahan Allah memberikan pengganti saya yang lebih baik daripada saya." Sikap legowo Ade Sugianto ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi semua pihak untuk menerima putusan MK dengan lapang dada.

Sebagai warga negara yang baik, Ade Sugianto menyatakan akan tetap menaati peraturan yang berlaku dan berharap proses PSU dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang lebih baik bagi Kabupaten Tasikmalaya.

KPU Kabupaten Tasikmalaya tengah mempersiapkan pelaksanaan PSU dengan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron, menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024. Meskipun putusan MK berbeda, KPU akan menjalankan permintaan MK dan melaksanakan PSU setelah 60 hari sejak keputusan diterbitkan.

Pelaksanaan PSU membutuhkan anggaran yang besar dan jaminan keamanan selama seluruh tahapan. Polres Tasikmalaya telah mengambil langkah antisipasi dengan mengajak masyarakat menerima putusan MK dan memastikan keamanan selama 60 hari menjelang PSU. Kapolres Tasikmalaya, AKBP Haris Dinzah, menjamin situasi yang aman, terkendali, nyaman, dan kondusif selama periode tersebut.

Kepolisian berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses PSU berlangsung, memastikan agar proses tersebut berjalan lancar dan damai. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.

Putusan MK ini menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara pilkada untuk lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang jujur, transparan, dan adil. Hal ini penting agar pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat secara demokratis dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi masyarakat.