OJK Sambut Baik Skema Jaminan Pemerintah untuk Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih: Mengapa Ini Perkembangan Positif?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif skema jaminan pemerintah terhadap pinjaman Himbara ke Koperasi Desa Merah Putih, sebuah langkah strategis untuk memitigasi risiko pembiayaan dan mendorong keberlanjutan ekonomi desa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi skema afirmasi penjaminan yang diinisiasi oleh pemerintah. Skema ini bertujuan untuk memitigasi risiko pembiayaan dari Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) kepada Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini dianggap sebagai terobosan penting dalam mendukung pengembangan ekonomi di tingkat desa.

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam sebuah diskusi di Bandung, Jawa Barat, menyatakan bahwa skema pengalokasian Dana Desa atau transfer ke daerah (Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil) sebagai 'back up' penjamin pengembalian pinjaman merupakan cara yang sangat baik dan dapat diterima. Menurutnya, ini adalah perkembangan yang sangat positif dalam upaya pemerintah memperkuat sektor koperasi di pedesaan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Payung hukum ini diharapkan dapat mengurangi risiko bagi perbankan yang menyalurkan dana, sekaligus memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan pinjaman tersebut.

Pemerintah secara aktif mengatur skema kewenangan, kewajiban, serta dukungan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), atau Dana Desa. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih. Dengan demikian, perbankan dapat lebih tenang dalam menyalurkan kredit, karena adanya jaminan dari pemerintah.

Penerbitan PMK Nomor 49 Tahun 2025 menjadi landasan hukum yang kuat bagi skema penjaminan ini. Regulasi ini memastikan bahwa proses pinjaman dan pengembaliannya memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini juga membantu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Dian Ediana Rae menegaskan bahwa skema ini sangat diterima dan merupakan langkah maju. Adanya jaminan dari pemerintah melalui alokasi Dana Desa sebagai 'back up' pengembalian pinjaman, memberikan kepastian bagi pihak perbankan. Ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung program pengembangan ekonomi desa melalui koperasi.

Dian juga menyoroti pentingnya peran pemimpin aparat desa sebagai pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Pemimpin desa harus mampu meningkatkan kapasitas manajerial, administratif, dan keuangan yang memadai. Kemampuan ini krusial agar koperasi dapat mengelola pinjaman antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dari Himbara secara bertanggung jawab.

Tanggung jawab pemimpin desa sangat besar dalam memastikan kredit yang diterima tidak macet. Jika terjadi kemacetan, Dana Desa yang seharusnya diterima oleh desa tersebut tidak akan cair. Ini menjadi insentif kuat bagi pemimpin desa untuk mengawasi dan membina Koperasi Desa Merah Putih agar beroperasi secara sehat dan produktif.

Skema yang dirancang pemerintah untuk Koperasi Desa Merah Putih juga membuka peluang besar bagi keberlanjutan bisnis koperasi. Dengan adanya dukungan dan pengawasan yang baik, bisnis koperasi diharapkan dapat berjalan secara sustain. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi risiko pembiayaan bagi Himbara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah akan menerapkan tujuh aspek atau unit bisnis utama dalam ekosistem pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Unit-unit bisnis ini dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang komprehensif di tingkat desa, memastikan keberagaman pendapatan dan pelayanan bagi masyarakat. Berikut adalah tujuh unit bisnis tersebut:

• Koperasi
• Kios pengadaan sembako
• Unit bisnis simpan pinjam
• Klinik kesehatan desa/kelurahan
• Apotek desa/kelurahan
• Sistem pergudangan/cold storage
• Sarana logistik desa/kelurahan

Pemerintah menargetkan lebih dari 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi pada akhir tahun 2025. Program ini secara resmi diluncurkan pada 21 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Target ambisius ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia melalui sektor koperasi.