Ormas Premanisme Ancam Investasi RI: MPR Desak Pemerintah Tindak Tegas

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap aksi premanisme ormas untuk menjaga iklim investasi Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas). Hal ini disampaikannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 28 April. Tindakan tegas ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi dunia usaha, khususnya dalam menarik investasi asing.

Menurut Eddy, maraknya aksi premanisme yang berkedok ormas mengirimkan sinyal negatif kepada investor. "Kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut agar Indonesia bisa mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia usaha, kepada pelaku investasi, bahwa Indonesia itu tidak akan menoleransi 'aksi-aksi koboi', premanisme, yang sering berkedok ormas tersebut," tegas Eddy.

Ia menekankan bahwa keamanan dan kepastian hukum merupakan dua prasyarat utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Bahkan, kurangnya infrastruktur seperti listrik, perumahan, jalan, dan air bukanlah penghalang utama, selama keamanan dan kepastian hukum terjamin. "Belum ada listriknya, belum ada perumahannya, belum ada jalannya, belum ada airnya, enggak apa-apa mereka investasi asal keamanannya terjamin dan kedua juga kepastian hukumnya itu juga kuat," ujarnya.

Eddy Soeparno juga menyoroti dampak negatif aksi premanisme ormas terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8 persen. Ia menyatakan bahwa sektor investasi merupakan sektor utama yang diandalkan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan oleh pelemahan di sektor lain, seperti belanja konsumen yang mengalami penurunan akibat penghematan masyarakat dan ekspor yang melemah karena penurunan harga komoditas dan perang dagang.

Dengan kondisi tersebut, Eddy menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif. Aksi premanisme yang mengganggu pelaku usaha sama saja dengan menghambat upaya pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. "Dengan adanya pelemahan di sektor belanja konsumen dan adanya juga penurunan dari harga-harga komoditas dunia, yang perlu diandalkan itu adalah investasi," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan sia-sia jika aksi premanisme ormas terus terjadi. Ketidakpastian keamanan dan hukum akan membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Eddy Soeparno menyambut baik rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Revisi ini dianggap perlu untuk memperkuat aspek pengawasan terhadap ormas dan mencegah tindakan menyimpang.

Namun, ia juga menekankan bahwa revisi UU Ormas bukanlah satu-satunya solusi. Penguatan penegakan hukum dan pengawasan yang konsisten terhadap tindakan premanisme oleh ormas juga sangat penting. "Jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu," tegasnya.

Intinya, menurut Eddy, baik revisi UU Ormas maupun penguatan penegakan hukum, keduanya sama-sama penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Yang terpenting adalah adanya kepastian hukum dan keamanan bagi para investor agar mereka berani menanamkan modalnya di Indonesia.

Eddy berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi masalah ini. Baik melalui revisi UU Ormas maupun peningkatan penegakan hukum, pemerintah harus menunjukkan komitmennya untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Indonesia.

Dengan demikian, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing dan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan.