Papua Barat Audit Ulang 44 Sertifikat Prima 3 Produk Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat melakukan audit ulang terhadap 44 sertifikat Prima 3 untuk produk pangan segar asal tumbuhan guna memastikan keamanan dan mutu produk.

Dinas Ketahanan Pangan (Distan) Provinsi Papua Barat tengah gencar melakukan audit ulang terhadap 44 sertifikat Prima 3 yang menaungi produk pangan segar asal tumbuhan. Audit ini dilakukan untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat yang telah habis. Proses ini melibatkan berbagai kabupaten di Papua Barat dan bertujuan untuk memastikan keamanan serta mutu produk pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Proses audit ulang ini penting karena masa berlaku sertifikat Prima 3 hanya tiga tahun. Oleh karena itu, Distan Papua Barat secara rutin melakukan pengawasan untuk memastikan produk pangan yang telah tersertifikasi tetap memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan. Hal ini menjamin kesehatan dan keselamatan konsumen.

Proses audit ini melibatkan beberapa kabupaten di Papua Barat, termasuk Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan yang menjadi fokus utama. Audit survailen dilakukan secara berkala, paling lama enam bulan sekali, untuk memastikan produk pangan tetap bebas dari pestisida atau bahan kimia berbahaya lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas produk pangan lokal.

Kasubag Tata Usaha Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Distan Papua Barat, Ramdani, menjelaskan bahwa audit survailen ini merupakan prosedur rutin. "Kabupaten Manokwari ada 38 sertifikat, dan Manokwari Selatan enam sertifikat yang harus dilakukan audit survailen," ujarnya. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan berkelanjutan untuk menjaga kualitas produk pangan di daerah tersebut.

Berdasarkan data BPMKP, hingga tahun 2024 telah diterbitkan 132 sertifikat Prima 3 untuk produk pangan segar berupa sayuran dan buah. Sertifikat ini diberikan kepada 79 pelaku usaha di lima kabupaten di Papua Barat. Jumlah ini menunjukkan tingginya minat pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produknya dan mendapat pengakuan resmi.

Distribusi sertifikat Prima 3 di lima kabupaten tersebut tidak merata. Kabupaten Manokwari memiliki jumlah sertifikat terbanyak dengan 85 sertifikat, diikuti Manokwari Selatan (21 sertifikat), Teluk Wondama (11 sertifikat), Kaimana (9 sertifikat), dan Teluk Bintuni (6 sertifikat). Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan jumlah pelaku usaha dan jenis produk yang dihasilkan di masing-masing kabupaten.

Ramdani menambahkan, "Untuk Manokwari 47 sertifikat masih berlaku, dan Manokwari Selatan 15 sertifikat. Kalau tiga kabupaten lainnya, semua sertifikat masih berlaku." Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sertifikat masih dalam masa berlaku, namun audit ulang tetap penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Audit survailen yang dilakukan secara rutin bertujuan untuk memastikan produk pangan yang telah tersertifikasi tetap memenuhi standar keamanan dan mutu. Proses ini juga memberikan jaminan hukum terhadap keamanan dan mutu produk pangan segar asal tumbuhan yang diproduksi petani dan diedarkan pelaku usaha.

Sertifikat Prima 3 memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi aman dan berkualitas. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan produk pertanian Papua Barat dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat Prima 3 juga cukup signifikan. Di Kabupaten Manokwari terdapat 45 pelaku usaha, Manokwari Selatan 18 pelaku usaha, Kaimana 9 pelaku usaha, Wondama 6 pelaku usaha, dan Bintuni 1 pelaku usaha. Angka ini menunjukkan potensi besar pengembangan sektor pertanian di Papua Barat.

Dengan adanya audit ulang ini, diharapkan kualitas produk pangan di Papua Barat akan terus meningkat dan terjaga. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian daerah. Komitmen Distan Papua Barat dalam melakukan pengawasan secara berkala menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keamanan pangan.

Ke depannya, diharapkan lebih banyak pelaku usaha di Papua Barat yang mendapatkan sertifikat Prima 3. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk lokal dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Dengan demikian, sektor pertanian di Papua Barat dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.