Papua Barat-IPDN Kolaborasi Tingkatkan Kapasitas 30 Kepala Distrik
Pemerintah Provinsi Papua Barat bermitra dengan IPDN untuk meningkatkan kapasitas 30 kepala distrik melalui pendidikan profesi kepamongprajaan selama satu tahun, guna meningkatkan pelayanan publik di tingkat distrik.
Manokwari, 17 Februari 2024 - Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Papua Barat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menjalin kerjasama strategis dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Kerjasama ini berfokus pada peningkatan kapasitas 30 kepala distrik melalui program pendidikan profesi kepamongprajaan.
Program peningkatan kapasitas ini melibatkan kepala distrik dari tujuh kabupaten di Papua Barat. Hal ini diungkapkan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat, Jacob Fonataba, di Manokwari. Keputusan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/5471/SJ dan amanat Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Program ini bertujuan untuk memastikan semua kepala distrik, terlepas dari latar belakang pendidikan mereka, memiliki sertifikasi profesi kepamongprajaan yang dibutuhkan.
Pentingnya Profesionalisme Kepala Distrik
Fonataba menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan. Kepala distrik yang profesional akan berdampak positif pada penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Para kepala distrik diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat selama pendidikan profesi kepamongprajaan satu tahun tersebut di wilayah masing-masing. Disiplin dan ketaatan terhadap aturan IPDN juga menjadi penekanan penting dalam program ini.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat, Herman Sayori, merinci jumlah peserta dari masing-masing kabupaten. Delapan kepala distrik berasal dari Kabupaten Manokwari, enam dari Fakfak, lima dari Teluk Bintuni, dan masing-masing tiga dari Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, dan Kaimana. Dua peserta lainnya berasal dari Kabupaten Manokwari Selatan. Sayori menambahkan bahwa kepala distrik yang telah lulusan IPDN tidak diikutsertakan dalam program diklat ini.
Metode Pendidikan dan Harapan ke Depan
Program pendidikan profesi kepamongprajaan ini dibagi menjadi dua metode utama: pembelajaran teori selama kurang lebih enam bulan, dan praktik lapangan di tempat tugas masing-masing. Setelah menyelesaikan praktik lapangan, para kepala distrik akan kembali ke IPDN Jatinangor untuk mempresentasikan hasil kerja dan pembelajaran mereka. Sayori berharap program kerjasama ini akan meningkatkan mutu pelayanan publik di tingkat distrik dan kampung, memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Papua Barat.
Dengan adanya program ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik di Papua Barat. Para kepala distrik yang telah mengikuti pendidikan profesi kepamongprajaan ini diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Kerjasama antara Pemprov Papua Barat dan IPDN ini merupakan langkah penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia di Papua Barat.
Distribusi Peserta Program
- Kabupaten Manokwari: 8 orang
- Kabupaten Fakfak: 6 orang
- Kabupaten Teluk Bintuni: 5 orang
- Kabupaten Pegunungan Arfak: 3 orang
- Kabupaten Teluk Wondama: 3 orang
- Kabupaten Kaimana: 3 orang
- Kabupaten Manokwari Selatan: 2 orang
Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di Papua Barat dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.