Papua Gubernur Harap UU Atasi Kompleksitas Masalah Tanah Adat

Gubernur Papua Ramses Limbong mendorong lahirnya UU tanah adat untuk menyelesaikan kompleksitas masalah pertanahan di Papua, dengan mencontoh Yogyakarta sebagai model pengelolaan tanah adat yang sukses.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyampaikan harapannya akan adanya payung hukum berupa rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur tanah adat di Papua. Hal ini disampaikannya setelah menerima kunjungan dari Komite I DPD RI di Jayapura pada Senin, 17 Februari 2024. Beliau menekankan pentingnya regulasi ini untuk mengatasi kompleksitas masalah pertanahan yang selama ini menjadi tantangan pembangunan di Papua.

Ramses Limbong mengakui bahwa persoalan tanah di Papua sangat kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah undang-undang yang tepat dan komprehensif untuk mengatur tanah adat. Beliau menekankan perlunya solusi yang terukur dan terencana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ketiadaan regulasi yang jelas selama ini menyebabkan berbagai konflik dan hambatan dalam pembangunan. Tanpa adanya kejelasan hukum, investasi dan pembangunan menjadi terhambat.

Sebagai contoh, Gubernur menyinggung model pengelolaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di DIY, Sultan memiliki hak atas tanah, tetapi pengelolaannya melibatkan masyarakat setempat. Sistem ini memungkinkan pengembangan berbagai sektor di atas tanah adat tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat. Model DIY ini dianggap dapat menjadi inspirasi dalam merumuskan regulasi tanah adat di Papua.

Sebelum merumuskan RUU, Ramses Limbong menekankan pentingnya pemetaan kepemilikan tanah adat di Papua. Pemetaan yang akurat dan terinci akan memberikan gambaran yang jelas tentang batas-batas dan bentuk kepemilikan tanah. Hal ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan regulasi dan penyelesaian konflik pertanahan. Proses pemetaan ini membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga terkait.

Ramses Limbong juga berharap bahwa gubernur definitif yang akan datang dapat melanjutkan dan menyelesaikan permasalahan tanah adat ini. Beliau menekankan urgensi penyelesaian masalah ini untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan Papua. Kejelasan status tanah adat akan menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Tanpa penyelesaian yang komprehensif, Papua akan terus menghadapi hambatan dalam pembangunan.

Sebagai ilustrasi, Gubernur mencontohkan pembangunan patung Yesus Kristus di Papua. Pembangunan tersebut dilakukan dengan skema kerjasama pemanfaatan tanah, di mana tanah tetap menjadi milik masyarakat adat, sementara pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan dengan sistem bagi hasil. Model ini dapat menjadi contoh penerapan pengelolaan tanah adat yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Kesimpulannya, Gubernur Papua Ramses Limbong sangat menekankan perlunya sebuah RUU yang mengatur tanah adat di Papua. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan berbagai permasalahan pertanahan dapat terselesaikan. Pemetaan kepemilikan tanah dan contoh-contoh model pengelolaan tanah adat yang sukses di daerah lain, seperti DIY, dapat menjadi acuan dalam penyusunan RUU tersebut. Penyelesaian masalah tanah adat merupakan kunci percepatan pembangunan dan kemajuan Papua.