Kementerian ATR/BPN bersama empat kementerian/lembaga lainnya sepakat perkuat sinergi tata kelola pertanahan dan tata ruang untuk selesaikan masalah agraria, reforma agraria, dan pengadaan tanah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemprov Kepri berkolaborasi membahas pemanfaatan lahan terlantar untuk mendorong investasi dan pembangunan di Kepulauan Riau, sejalan dengan arahan Presiden.

Papua Barat memiliki 3 juta hektare hutan lindung dan kawasan konservasi dari total 6 juta hektare kawasan hutan, meskipun ada pengurangan akibat program Reforma Agraria.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara segera memberikan lahan pengganti kepada 129 warga yang terdampak pembangunan bandara dan jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui program reforma agraria.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong pengelola lahan hasil reforma agraria bergabung dalam koperasi untuk hasil optimal dan swasembada pangan.

Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menyatakan pemerintah aktif mendorong Kebijakan Satu Peta untuk mencapai Reforma Agraria yang berkeadilan dan mengatasi tumpang tindih lahan.

Gubernur Papua Ramses Limbong mendorong lahirnya UU tanah adat untuk menyelesaikan kompleksitas masalah pertanahan di Papua, dengan mencontoh Yogyakarta sebagai model pengelolaan tanah adat yang sukses.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menekankan perlunya kepastian hukum sumber agraria bagi petani dan masyarakat adat untuk mencapai kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang akan dibahas pada Asia Land Forum 2025.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, membahas redistribusi tanah tahun 2025 dan penataan eks-Hak Guna Usaha (HGU) PT Usaha Semesta Jaya dan PT Fajar Baizuri & Brothers, guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum.