Badan Bank Tanah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui reforma agraria, dimulai dengan mengalokasikan 203 ha lahan di Cianjur untuk program tersebut.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Gubernur Sumut Bobby Nasution bahas solusi reforma agraria untuk 5.873 hektare lahan eks HGU PTPN II di Sumut, memastikan keadilan dan pemerataan.

Komisi II DPR RI mengunjungi Kalimantan Barat untuk meninjau kinerja BUMD, mengevaluasi sengketa lahan, dan mendorong desentralisasi fiskal serta keadilan agraria.

Pentingnya pengakuan hak milik tanah bagi koperasi di Indonesia dibahas dalam FGD, sebagai solusi atas ketimpangan agraria dan kemiskinan, sekaligus implementasi reforma agraria yang berkeadilan.

Anggota DPR mendukung usulan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) terkait hak milik tanah bagi koperasi dalam revisi UU Perkoperasian, demi mewujudkan keadilan dan mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya gencar mendorong masyarakat adat untuk mendaftarkan tanah ulayat guna memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa lahan.

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kotim menggelar sidang penetapan redistribusi tanah, menargetkan 500 bidang tanah untuk dibagikan kepada masyarakat, memastikan keadilan dan akses tanah yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendukung penuh program reforma agraria BPN dengan redistribusi 100 bidang tanah di lima desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meminta pemerintah daerah di Sulawesi Tengah proaktif dalam reforma agraria untuk optimalisasi tata kelola agraria dan memastikan pemenuhan hak tanah masyarakat.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengajak pemerintah daerah Sulawesi Tengah berkolaborasi dalam penataan sistem pertanahan untuk mewujudkan keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.