Pemkab Nagan Raya Bahas Redistribusi Tanah dan Penataan Eks-HGU
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, membahas redistribusi tanah tahun 2025 dan penataan eks-Hak Guna Usaha (HGU) PT Usaha Semesta Jaya dan PT Fajar Baizuri & Brothers, guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum.
Nagan Raya, Aceh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya menggelar rapat penting membahas penetapan objek redistribusi tanah untuk tahun 2025. Rapat yang berlangsung di Aula Setdakab Nagan Raya, Jumat lalu, juga fokus pada rencana penataan dan pemanfaatan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Usaha Semesta Jaya (USJ) dan PT Fajar Baizuri & Brothers. Pertemuan ini menjadi sorotan karena menyangkut isu krusial: keadilan akses tanah dan kepastian hukum di Nagan Raya.
Redistribusi Tanah dan Reforma Agraria
Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, Ir. H. Ardimartha, menekankan pentingnya redistribusi tanah sebagai bagian integral dari reforma agraria. "Redistribusi tanah bertujuan menciptakan keadilan dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat yang membutuhkan," ujarnya. Pembahasan ini menjadi penting karena menyangkut hak dasar masyarakat atas tanah dan sumber daya alam.
Kabupaten Nagan Raya memiliki beberapa HGU yang telah berakhir masa konsesinya beberapa tahun lalu. Namun, ketidakjelasan regulasi yang mengatur mekanisme penataan dan pemanfaatan lahan ini menimbulkan potensi masalah hukum di masa mendatang. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian terkait hak atas tanah, peruntukan lahan, dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Pemkab Nagan Raya telah berupaya aktif dengan mengirimkan surat kepada berbagai pihak terkait untuk mendapatkan arahan dan kejelasan regulasi. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai regulasi dan kewenangan dalam penataan lahan eks HGU tersebut. Oleh karena itu, forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi wadah untuk merumuskan langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Mencari Solusi dan Kepastian Hukum
Melalui GTRA, Pemkab Nagan Raya bersama pemangku kepentingan lainnya berupaya mencari solusi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "Hal ini penting dilakukan agar setiap kebijakan dan keputusan yang diambil sejalan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari," jelas Sekda Ardimartha. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Nagan Raya untuk menyelesaikan masalah agraria secara transparan dan akuntabel.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Shafwan, memaparkan data terkini. Saat ini terdapat 40 bidang tanah dengan total luas HGU di Kabupaten Nagan Raya mencapai 641.639.837 M2 atau 64.163,98 Ha. Terkait penataan dan pemanfaatan lahan eks HGU PT USJ dan PT Fajar Baizuri & Brothers seluas 3.354,27 Ha, perlu adanya kajian dan strategi yang komprehensif.
Tantangan dan Harapan
Pembahasan redistribusi tanah dan penataan eks-HGU di Nagan Raya menghadapi beberapa tantangan. Kurangnya regulasi yang jelas dan mekanisme yang transparan menjadi kendala utama. Namun, upaya Pemkab Nagan Raya melalui GTRA menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Harapannya, proses ini dapat berjalan lancar, menciptakan keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Nagan Raya.
Keberhasilan penyelesaian masalah ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Akses yang adil terhadap lahan dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan membuka peluang usaha baru. Selain itu, penataan lahan yang terencana dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Proses ini membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan investor. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, diharapkan permasalahan redistribusi tanah dan penataan eks-HGU di Nagan Raya dapat terselesaikan dengan baik dan berkeadilan.
