Aceh Barat Daya Segera Cetak Sawah Baru di Lahan Eks HGU Sawit: Antisipasi Konflik Sosial

Pemerintah Aceh Barat Daya akan mencetak sawah baru di lahan eks HGU sawit seluas 2.862 hektare untuk mencegah konflik sosial dan memberdayakan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) bergerak cepat dalam upaya pencegahan konflik sosial dan pemberdayaan masyarakat. Bupati Abdya, Safaruddin, menegaskan rencana pemerintah daerah untuk segera mencetak sawah baru di lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit seluas 2.862 hektare milik PT Cemerlang Abadi (CA) di Kecamatan Babahrot. Langkah ini diambil setelah Kementerian ATR/BPN hanya memperpanjang sebagian HGU PT CA, meninggalkan lahan yang berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Keputusan ini diambil setelah Kementerian ATR/BPN menerbitkan SK Nomor 25/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2019 pada 29 Maret 2019, yang memperpanjang HGU PT CA hanya seluas 2.002 hektare dari total 4.847 hektare yang diajukan. Sisanya, 960 hektare menjadi lahan plasma, dan 1.902 hektare ditetapkan sebagai lahan objek reforma agraria (TORA). Lahan seluas 2.862 hektare inilah yang menjadi fokus perhatian Pemkab Abdya untuk mencegah potensi konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Paling tidak, kita mau ciptakan, mencetak sawah baru untuk masyarakat Aceh Barat Daya (di lahan eks HGU PT CA)," ujar Safaruddin di Banda Aceh, Senin (12/5). Pernyataan ini menekankan komitmen Pemkab Abdya dalam memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat, sekaligus mencegah potensi konflik yang bisa muncul akibat pengelolaan lahan yang tidak jelas.

Mengatasi Potensi Konflik Sosial dan Pemanfaatan Lahan

Bupati Safaruddin menyadari potensi konflik sosial yang dapat muncul jika lahan eks HGU tersebut tidak segera ditangani. Oleh karena itu, ia telah menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, untuk mencari solusi terbaik. "Sisanya itu akan menjadi konflik sosial kalau tidak dibereskan oleh pemerintah," tegas Safaruddin, menekankan urgensi penanganan lahan tersebut.

Pertemuan dengan Menteri ATR/BPN tersebut bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi terkait pengelolaan lahan seluas 2.862 hektare. Bupati Safaruddin meminta arahan langsung dari Menteri terkait langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkan lahan tersebut demi kepentingan masyarakat Abdya. "Sudah saya katakan kepada Pak Menteri ATR/BPN untuk memberikan rekomendasi kepada saya, mau saya apakan ini," ungkap Safaruddin.

Langkah proaktif ini menunjukkan komitmen Pemkab Abdya dalam menyelesaikan permasalahan agraria dan mencegah konflik sosial. Dengan memanfaatkan lahan untuk mencetak sawah baru, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penataan dan Penertiban Lahan

Selain rencana mencetak sawah, Bupati Safaruddin juga menekankan pentingnya penataan dan penertiban lahan. Ia mengungkapkan adanya permasalahan terkait perampasan lahan dan jual-beli lahan yang ilegal. Hal ini perlu ditertibkan untuk memastikan pengelolaan lahan yang transparan dan adil.

"Siapapun itu, oknum pejabat kah, orang terdekat kah, tidak ada urusan, itu harus kembali ke pemerintah, pemerintah yang akan mengatur semuanya untuk dikemanakan. Kembalikan tanah itu demi kebaikan masyarakat," tegas Safaruddin. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Pemkab Abdya untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa lahan tersebut dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Penertiban ini akan memastikan bahwa proses pengelolaan lahan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. Dengan demikian, program pencetakan sawah baru dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Abdya.

Dengan demikian, rencana pencetakan sawah di lahan eks HGU sawit ini bukan hanya solusi untuk mencegah konflik sosial, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat Daya melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian. Proses penertiban dan penataan lahan yang transparan dan adil akan menjadi kunci keberhasilan program ini.