Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) untuk memetakan dan mengakselerasi inklusi keuangan di Indonesia, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Pemerintah Kabupaten Kapuas mengusulkan pemekaran wilayah Kecamatan Mantangai dan pembentukan dua kecamatan baru untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengusulkan perluasan program KJMU hingga jenjang S3 untuk meningkatkan peluang kerja dan taraf hidup masyarakat.

Polres OKU berhasil memanen 4,5 ton jagung dari lahan binaan seluas satu hektare di Desa Marta Jaya, OKU, Sumatera Selatan, sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung aktif berpartisipasi dalam penyusunan regulasi guna mempercepat pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut (DKPP Tala) Kalsel melakukan uji sampel mesin perahu bantuan untuk nelayan di Desa Sungai Rasau, guna memastikan kualitas dan menghindari produk palsu.

Pemerintah Kabupaten Jayapura berupaya optimalkan potensi perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir melalui pemberdayaan nelayan dan pembangunan sarana perikanan.

Pemerintah Kabupaten Garut dan Kota Higashikawa, Jepang, bertemu untuk membahas kerja sama di sektor tenaga kerja, pendidikan, pariwisata, dan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut.

Wagub Kalbar tekankan pentingnya penyusunan RKPD yang memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan IPM, serta selaras dengan program Pemprov dan Pemkab Bengkayang.

Ketua TP PKK Banten, Tinawati Andra Soni, tekankan pentingnya sinergi program KB dan PKK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Banten, ditandai dengan Pelayanan KB Serentak di Pandeglang.

Kabupaten Biak Numfor, Papua, akan menerima tambahan dana otsus sebesar Rp23 miliar pada tahun 2025, peningkatan ini difokuskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.

Gubernur Bengkulu alokasikan Rp18 miliar untuk perbaikan jalan longsor di Kabupaten Lebong dan prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memberikan apresiasi positif terhadap program melek aksara Yayasan Bantulah Usaha Pemberantasan Buta Huruf Indonesia (YBUPBHI) sebagai upaya efektif mengurangi angka buta huruf di wilayah tersebut.

TP PKK Kabupaten Badung, bersama Tim Pembina Posyandu dan Dekranasda, berkomitmen meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan di Bali melalui kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua, berkomitmen meningkatkan pelayanan publik melalui implementasi delapan pilar reformasi birokrasi, meliputi manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebanyak 300 kepala keluarga di Jawa Tengah antre untuk mengikuti program transmigrasi demi meningkatkan taraf hidup dan membangun daerah terpencil di Indonesia.

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menetapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan sebagai program prioritas 100 hari kerjanya, dengan fokus menurunkan angka kemiskinan.

Pemkab Bangka Tengah berkolaborasi dengan CV Sumber Jadi (Yamaha Marine) dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program perbaikan mesin, edukasi, dan jaminan sosial.

Pemkab Bangka Tengah berkolaborasi dengan swasta untuk memperbaiki mesin perahu nelayan, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan melalui program 3S campaign dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas meminta desa-desa di Kalimantan Tengah untuk mengoptimalkan 20 persen Dana Desa guna meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.