Pejabat Fungsional Papua Barat Dukung Resolusi Kemenkumham 2025
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat meminta delapan pejabat fungsional yang baru dilantik untuk mendukung resolusi Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2025, termasuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif dan regulasi yang berkeadilan ser
Manokwari, 21 Januari 2024 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Papua Barat, Piet Bukorsyom, mengajak delapan pejabat fungsionalnya yang baru dilantik untuk mendukung penuh resolusi Kemenkumham RI tahun 2025. Resolusi tersebut fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Piet Bukorsyom menekankan pentingnya dukungan para pejabat fungsional dalam mewujudkan resolusi Kemenkumham 2025. "Resolusi ini bertujuan memperkuat tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mewujudkan regulasi berkualitas dan berkeadilan," tegasnya dalam sebuah pernyataan di Manokwari.
Kedelapan pejabat fungsional yang dilantik ini mendapatkan promosi melalui mekanisme penyetaraan, sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Mereka terdiri dari berbagai bidang keahlian, seperti Analis Anggaran, Analis Pengelolaan Keuangan dan APBN, Pranata Hubungan Masyarakat, Analis Hukum, Penyuluh Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Analis Kebijakan.
Piet Bukorsyom menjelaskan bahwa penempatan pegawai melalui mekanisme penyetaraan didasarkan pada kompetensi masing-masing individu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Kemenkumham Papua Barat.
Lebih lanjut, program penyetaraan ini dinilai memberikan dampak positif terhadap upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan berkepastian hukum. Sistem yang solutif, inovatif, dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan program ini.
Selain pelantikan, Kemenkumham Papua Barat juga menggelar penandatanganan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini diintegrasikan dengan perjanjian kinerja tahun 2025 secara digital.
Piet Bukorsyom menyampaikan harapannya agar seluruh pegawai berkomitmen penuh dalam membangun Zona Integritas. Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat termasuk dalam tujuh kantor wilayah yang belum berpredikat WBK. "Komitmen bersama dalam pembangunan Zona Integritas adalah bukti nyata kesungguhan kita mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi dan birokrasi yang bersih serta melayani," tutupnya.