Pemanfaatan TI: Kunci Pengawasan BBM Subsidi, Kata Kepala BPH Migas

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menekankan pentingnya teknologi informasi dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran dan efisien, serta mendorong transisi energi bersih.

Jakarta, 14 April 2025 - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, dalam keterangannya di Jakarta, Senin lalu, menekankan pentingnya peran teknologi informasi (TI) dalam mengawasi dan mengendalikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi. Hal ini disampaikan dalam talkshow bertajuk 'BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang', yang diselenggarakan dalam rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia. Menurut beliau, pemanfaatan TI tidak hanya mempermudah pengawasan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dan konsumen dalam mengakses BBM bersubsidi.

Erika menjelaskan bahwa pengawasan penyaluran BBM subsidi menjadi krusial karena menyangkut dana negara. "Dalam menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi kepada masyarakat yang berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," ujarnya. Penerbitan surat rekomendasi ini diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, mewajibkan konsumen pengguna seperti usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, atau pelayanan umum untuk memilikinya.

Lebih lanjut, BPH Migas telah mengembangkan aplikasi Xstar sebagai alat kontrol utama. Aplikasi ini berfungsi untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume. Integrasi data dengan pemerintah daerah dan badan usaha penugasan juga telah dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas. "Kami juga sudah mempunyai aplikasi untuk penerbitan surat rekomendasi dan datanya sudah terintegrasi dengan pemerintah daerah dan badan usaha penugasan," tambah Erika. Dengan sistem ini, volume BBM subsidi yang disalurkan ke setiap konsumen pengguna tercatat dengan baik, sehingga pengawasan menjadi lebih efektif dan transparan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi terbukti efektif meningkatkan akuntabilitas. Sistem terintegrasi yang dikembangkan BPH Migas memungkinkan pelacakan volume BBM subsidi yang disalurkan ke setiap konsumen. Hal ini memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Aplikasi Xstar, yang dikembangkan oleh BPH Migas, berperan penting dalam proses ini. Aplikasi ini tidak hanya memudahkan penerbitan surat rekomendasi, tetapi juga mengintegrasikan data dengan pemerintah daerah dan badan usaha penugasan. Integrasi data ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BBM subsidi.

Dengan adanya sistem pengawasan yang terintegrasi dan transparan ini, diharapkan penyaluran BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran dan efisien. Hal ini akan meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan bahwa subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Selain pengawasan BBM subsidi, BPH Migas juga berkomitmen terhadap transisi energi bersih. Erika menekankan pentingnya pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga sebagai alternatif energi yang lebih bersih dan efisien. Ia mendorong peran perempuan Indonesia dalam mendukung program ini.

"Khususnya ibu-ibu untuk mulai memahami bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang dapat dimanfaatkan dalam rumah tangga," kata Erika. Ia mengajak perempuan Indonesia untuk aktif berkontribusi dalam memaksimalkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Lebih lanjut, Erika mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya peran perempuan dalam berbagai sektor, termasuk dalam mendukung program pemerintah di bidang energi. "Bagaimana nanti orang beralih kepada energi yang lebih bersih dan lebih mudah didapatkan. Sudah seharusnya perempuan dilibatkan untuk membantu dan menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.

Sebagai penutup, Erika mengajak para perempuan Indonesia untuk bekerja secara maksimal dan menjalankan tugas dengan baik sesuai amanah yang diberikan. Hal ini sejalan dengan komitmen BPH Migas dalam mewujudkan tata kelola energi yang baik dan berkelanjutan.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, dan sejumlah Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.