Pembangunan Jalan Prioritas di Jayapura: DPRK Respon Aspirasi Masyarakat
DPRK Jayapura memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai akses vital perekonomian dan mobilitas masyarakat berdasarkan hasil reses pertama mereka.
Jayapura, 7 Februari 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura, Provinsi Papua, menetapkan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama pembangunan. Hal ini berdasarkan hasil reses pertama yang dilakukan oleh anggota dewan, yang menemukan bahwa akses jalan yang memadai sangat dibutuhkan masyarakat.
Infrastruktur Jalan: Akses Perekonomian dan Mobilitas
Anggota Komisi B DPRK Jayapura, Dessi Sulle, mengungkapkan bahwa jalan merupakan urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat. "Ketika kami reses, hampir semua wilayah yang kami kunjungi, seperti Ariyau, Belakang SAR, Toraja Indah, dan Puskopat, membutuhkan perbaikan jalan," ujar Dessi di Sentani, Jumat lalu. Perbaikan jalan bukan hanya sekedar perbaikan fisik, tetapi juga peningkatan aksesibilitas yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Dessi menekankan bahwa reses tidak hanya sebatas kunjungan, tetapi juga langkah awal untuk memastikan jalan menjadi prioritas pembangunan. "Jalan digunakan untuk bekerja, berdagang, dan berbagai aktivitas lainnya. Oleh karena itu, pembangunan jalan harus menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tambahnya. Komitmen DPRK Jayapura untuk merealisasikan pembangunan jalan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
Pendidikan: Masa Depan Generasi Papua
Selain infrastruktur jalan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama Komisi B DPRK Jayapura. Dessi menjelaskan bahwa masa depan generasi muda Papua sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang mereka terima. Sayangnya, masih terdapat kendala yang menghambat akses pendidikan, salah satunya adalah penutupan akses jalan menuju sekolah.
"Persoalan palang-memalang sekolah menjadi kendala bagi anak-anak untuk menimba ilmu. Ini harus segera disikapi agar anak-anak tidak menjadi korban," tegas Dessi. Ia berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak mengorbankan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Solusi yang dibutuhkan adalah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pemilik ulayat.
Solusi dan Komunikasi yang Efektif
Dessi menyarankan agar pemilik ulayat berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah jika ada permasalahan yang belum terselesaikan terkait akses jalan menuju sekolah. "Anak-anak jangan menjadi korban karena masalah pembayaran. Jika memang ada kendala pembayaran dari pemerintah, buka dulu palangnya agar anak-anak dapat bersekolah, sambil mencari solusi bersama," saran Dessi. Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara semua pihak sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini dengan bijak dan adil.
DPRK Jayapura berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur jalan dan memastikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura. Langkah-langkah konkrit akan segera diambil untuk merealisasikan komitmen tersebut. Harapannya, pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan akses pendidikan akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.