Pemerintah Bangun 2 Sekolah Rakyat di Kepri untuk Putus Rantai Kemiskinan

Pemerintah pusat membangun dua Sekolah Rakyat di Natuna dan Tanjungpinang, Kepulauan Riau, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan ekstrem dengan konsep asrama dan biaya pendidikan ditanggung negara.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun dua Sekolah Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai bagian dari program untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Sekolah-sekolah ini akan dibangun di Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang. Pembangunan ini merupakan respon langsung terhadap usulan Kementerian Sosial dan telah melalui survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepri, Riduan Kristian Manik, menjelaskan bahwa survei lokasi telah dilakukan di Tanjungpinang dan sedang berlangsung di Natuna. Ia menekankan pentingnya lahan yang "clear and clean" sebagai syarat utama pembangunan. Kementerian PUPR bertanggung jawab atas pembangunan sarana dan prasarana, sementara kementerian lain menangani aspek pendidikan seperti kurikulum dan operasional sekolah.

Sekolah Rakyat ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Konsepnya adalah sekolah berasrama, di mana seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan, makan, minum, pakaian, hingga tempat tinggal, ditanggung sepenuhnya oleh negara. Awalnya direncanakan tiga sekolah, namun Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengusulkan agar satu diubah menjadi Sekolah Garuda yang diperuntukkan bagi anak-anak berprestasi, dengan konsep yang hampir sama.

Sekolah Rakyat di Kepri dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan konsep asrama, pemerintah memastikan bahwa siswa tidak terbebani oleh masalah ekonomi sehingga dapat fokus pada pendidikan. Fasilitas yang dibangun tidak hanya mencakup ruang kelas, tetapi juga asrama, fasilitas olahraga, dan sarana pendukung lainnya untuk menunjang proses belajar mengajar.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini menelan anggaran yang cukup besar, diperkirakan mencapai Rp200 miliar dari APBN. Angka ini bisa berubah tergantung kebutuhan di lapangan. Lahan untuk pembangunan di Natuna telah disiapkan seluas 11,4 hektare di belakang Masjid Agung Natuna, lengkap dengan proposal yang memuat kesanggupan Pemkab Natuna dalam memfasilitasi pembangunan, termasuk penyediaan lahan.

Pemkab Natuna mengusulkan kebutuhan unit kelas, yaitu 12 ruang untuk SD, dan masing-masing 6 ruang untuk SMP dan SMA. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah pusat ini. Selain itu, terdapat rencana pemberian beasiswa bagi lulusan terbaik Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama, bahkan hingga sekolah kedinasan.

Meskipun awalnya direncanakan tiga Sekolah Rakyat, Gubernur Kepri mengusulkan perubahan menjadi dua Sekolah Rakyat dan satu Sekolah Garuda. Sekolah Garuda memiliki konsep yang serupa dengan Sekolah Rakyat, namun diperuntukkan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Mereka akan mendapatkan fasilitas yang sama, yaitu tempat tinggal dan biaya pendidikan yang ditanggung negara, mulai dari jenjang SD hingga SMA.

Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak, baik dari keluarga kurang mampu maupun anak-anak berprestasi. Dengan adanya Sekolah Garuda, diharapkan akan muncul lebih banyak generasi muda yang berprestasi dari Kepri. Pembangunan Sekolah Garuda juga akan dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan sarana pendukung lainnya.

Program pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memutus rantai kemiskinan di Kepulauan Riau. Dengan menyediakan akses pendidikan yang layak dan berkualitas, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memiliki masa depan yang lebih cerah dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Kesimpulan: Pembangunan dua Sekolah Rakyat di Kepri merupakan bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan menciptakan generasi muda yang berkualitas di Kepulauan Riau.