Pemerintah Bertekad Bangun Tenaga Kerja Kompeten, Tekan Praktik Broker Tenaga Kerja
Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan tegaskan komitmen pemerintah bangun tenaga kerja kompeten dan produktif, serta berantas praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan.
Deputi Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan terlindungi dari praktik percaloan tenaga kerja. Hal ini disampaikan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2024. Pemerintah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja Indonesia.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah adalah pembentukan meja ketenagakerjaan. Meja ini berfungsi sebagai pusat layanan terpadu untuk konseling, pengaduan, dan pelaporan tindak pidana terkait ketenagakerjaan. Gerungan berharap, melalui meja ini penegakan hukum di sektor ketenagakerjaan akan semakin kuat, memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha.
Wamenaker menyoroti praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan masyarakat. Banyak pencari kerja dikenakan biaya jutaan rupiah oleh oknum yang mengaku mewakili organisasi atau instansi tertentu untuk mendapatkan pekerjaan. Praktik ini menyebabkan ketidakadilan akses kerja dan menghambat efisiensi pasar kerja. "Percaloan tenaga kerja tidak hanya merugikan pencari kerja, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidaksetaraan di dunia kerja," tegas Gerungan.
Langkah Strategis Pemerintah Atasi Percaloan Tenaga Kerja
Untuk mengatasi masalah percaloan tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengajukan beberapa langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini penting untuk memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing yang tinggi.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait untuk mencegah praktik percaloan. Kerjasama antar lembaga ini sangat krusial untuk menciptakan efektivitas dalam penegakan hukum.
Langkah strategis lainnya termasuk mendorong perusahaan menerapkan sistem rekrutmen yang transparan dengan memanfaatkan teknologi dan lembaga independen. Pemerintah juga berupaya mendorong penerbitan peraturan presiden (Perpres) yang mewajibkan pelaporan lowongan pekerjaan. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang lembaga penyalur kerja yang legal juga menjadi bagian penting dari strategi ini.
Pentingnya Transparansi dan Keadilan dalam Dunia Kerja
Gerungan berharap langkah-langkah tersebut dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, transparan, dan kompetitif. Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja baik domestik maupun internasional. Transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya langkah-langkah konkret ini, diharapkan praktik percaloan tenaga kerja dapat ditekan dan kesejahteraan pekerja Indonesia dapat meningkat.
Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi juga menjadi fokus pemerintah. Program-program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri akan terus dikembangkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap kerja dan mampu bersaing. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif dari sektor swasta dalam menyediakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja.
Dengan adanya komitmen dan langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan pemerintah, diharapkan Indonesia dapat memiliki tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa Indonesia di kancah global.