Pemerintah Fokus Pulangkan Napi WNI: Aturan Hukum Jadi Kunci

Pemerintah Indonesia gencar memulangkan narapidana WNI dari luar negeri, namun membutuhkan payung hukum yang jelas dan kriteria yang terukur untuk proses transfer tahanan.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Kemenko Kumham) menegaskan fokus pemerintah untuk memulangkan narapidana warga negara Indonesia (WNI) yang mendekam di penjara luar negeri. Rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (19/2), membahas langkah-langkah konkret pemulangan ini, terutama bagi WNI yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Deputi Imipas Kemenko Kumham, I Nyoman Gede Surya Mataram, menekankan pentingnya upaya aktif untuk memfasilitasi pemindahan narapidana tersebut, bukan hanya menunggu inisiatif dari negara lain. "Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana," ujar Nyoman.

Namun, proses pemulangan ini membutuhkan payung hukum yang kuat dan kriteria yang jelas. Hal ini ditegaskan oleh Nyoman, yang juga mengajak seluruh pihak terkait untuk merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan terukur. Prioritas diberikan kepada narapidana WNI dengan hukuman seumur hidup, mengingat perbedaan sistem hukum antar negara yang perlu dipertimbangkan secara cermat.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri, Dicky Yunus, turut menyoroti pentingnya penyusunan kriteria yang jelas dan dasar hukum yang kuat untuk transfer tahanan dari luar negeri. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Deputi Imipas dan Deputi HAM Kemenko Kumham. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Agus Andrianto, telah mengumumkan keberhasilan pemulangan tujuh narapidana asing (WNA) melalui perjanjian praktis dengan Australia, Filipina, dan Prancis sepanjang tahun 2024. Pemulangan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan upaya menjaga hubungan baik antarnegara.

Pemerintah Indonesia menyadari jumlah signifikan narapidana WNI di luar negeri yang telah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup. Oleh karena itu, upaya pemulangan ini menjadi prioritas utama. Proses pemulangan tersebut membutuhkan kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenko Kumham dan Kementerian Luar Negeri. Koordinasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan keberhasilan pemulangan narapidana WNI.

Penyusunan dasar hukum dan kriteria yang jelas merupakan langkah krusial dalam proses pemulangan ini. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pemulangan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara tempat narapidana tersebut ditahan. Kriteria yang jelas akan membantu menyaring dan memprioritaskan kasus-kasus yang paling mendesak dan layak untuk dipulangkan.

Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam proses pemulangan ini. Kondisi kesehatan, usia, dan faktor-faktor lain yang relevan perlu dipertimbangkan untuk memastikan pemulangan dilakukan dengan cara yang manusiawi dan bertanggung jawab. Kerjasama dengan negara-negara sahabat juga sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pemulangan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa narapidana WNI yang telah dipulangkan dapat kembali berintegrasi ke masyarakat Indonesia. Hal ini membutuhkan program rehabilitasi dan reintegrasi yang komprehensif untuk membantu mereka kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Pemulangan tujuh narapidana asing (WNA) melalui perjanjian praktis dengan Australia, Filipina, dan Prancis menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalin kerjasama internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan negara lain dalam menyelesaikan masalah hukum yang melibatkan warga negaranya di luar negeri. Perjanjian praktis ini menjadi contoh bagaimana kerjasama internasional dapat membantu menyelesaikan masalah hukum yang kompleks.

Namun, perlu diingat bahwa setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memahami dan menghormati sistem hukum negara lain dalam proses pemulangan narapidana WNI. Kerjasama yang baik dan saling menghormati sangat penting untuk memastikan keberhasilan proses pemulangan ini. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses pemulangan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara.

Keberhasilan pemulangan tujuh WNA tersebut diharapkan dapat menjadi model dan acuan bagi pemulangan narapidana WNI di masa mendatang. Hal ini memerlukan strategi yang komprehensif dan terukur, termasuk penyusunan dasar hukum yang jelas dan kriteria yang terdefinisi dengan baik. Dengan demikian, proses pemulangan narapidana WNI dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah untuk memulangkan narapidana WNI merupakan langkah yang positif dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Namun, keberhasilan upaya ini bergantung pada penyusunan dasar hukum yang jelas, kriteria yang terukur, dan kerjasama yang baik dengan negara-negara sahabat.