Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Karyawan Honorer Akibat Efisiensi Anggaran 2025

Pemerintah memastikan tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan honorer di kementerian dan lembaga negara meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun untuk APBN 2025.

Jakarta, 14 Februari 2025 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan jaminan bahwa pemerintah akan melakukan studi lebih lanjut untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan kontrak di kementerian dan lembaga negara yang menerima honorarium. Hal ini menyusul instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran dalam APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun (sekitar USD18 miliar).

Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap instruksi Presiden untuk menerapkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga. Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi kesejahteraan karyawan honorer. "Kami akan melakukan studi lebih lanjut mengenai efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga agar tidak mempengaruhi pengeluaran untuk karyawan yang dibayar dengan honorarium," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jumat lalu.

Sri Mulyani menekankan kembali jaminan tersebut, memastikan tidak akan ada PHK bagi karyawan honorer. "Tidak ada PHK untuk karyawan honorer di kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa kebijakan efisiensi atau rekonstruksi anggaran tidak akan memengaruhi mereka," tegasnya.

Instruksi Presiden yang ditandatangani pada 22 Januari 2025, menyerukan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung layanan publik yang lebih optimal. Instruksi tersebut ditujukan kepada berbagai pejabat pemerintah, termasuk menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, gubernur, bupati, dan wali kota.

Rincian target efisiensi meliputi Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian dan lembaga, serta Rp50,59 triliun dari transfer dana pemerintah pusat ke daerah. Presiden menekankan pentingnya fokus pada peningkatan layanan publik, bukan sekadar redistribusi dana ke daerah atau mengikuti pola anggaran tahun lalu.

Pemerintah menyadari pentingnya peran karyawan honorer dalam menunjang kinerja kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, studi lebih lanjut akan difokuskan pada bagaimana mencapai efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kesejahteraan dan kelangsungan kerja karyawan honorer. Mekanisme yang akan dikaji kemungkinan termasuk optimalisasi pengeluaran, restrukturisasi anggaran, dan peningkatan efisiensi operasional.

Dengan adanya jaminan dari Menteri Keuangan ini, diharapkan karyawan honorer dapat merasa lebih tenang dan tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka. Pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dalam menerapkan efisiensi anggaran tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk karyawan honorer.

Efisiensi anggaran merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi kesejahteraan para pekerja, termasuk karyawan honorer. Studi lebih lanjut yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tepat guna, menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan perlindungan tenaga kerja honorer.

Kejelasan dan jaminan dari pemerintah ini diharapkan dapat mengurangi kecemasan dan memberikan kepastian bagi para karyawan honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.