Pemerintahan Prabowo Subianto: Tak Ada Program 100 Hari, Fokus pada Pembangunan Struktural
Jubir PCO menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menerapkan program 100 hari kerja, melainkan fokus pada program struktural jangka panjang seperti program makan bergizi gratis yang bersifat multiyears.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Philips Jusario Vermonte, menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengadopsi program 100 hari kerja. Pernyataan ini disampaikan dalam rilis survei daring pada Senin, 27 Januari 2024, di Jakarta. Meskipun demikian, Philips menilai pentingnya survei untuk mengukur persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan.
Philips menjelaskan, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, yang sebagian besar tertuang dalam visi misi kampanye 'Astacita', bersifat struktural dan jangka panjang. Banyak program yang terlihat seperti solusi cepat (quick wins) sebenarnya merupakan bagian dari pembangunan struktural yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai hasil maksimal. Program tersebut memiliki tujuan strategis dan memerlukan prasyarat-prasyarat struktural untuk terealisasikan.
Sebagai contoh, program makan bergizi gratis sering dianggap sebagai program dengan dampak cepat, padahal program ini merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang (multiyears). Program ini memiliki tujuan strategis yang membutuhkan proses dan perencanaan yang matang. Ia menegaskan bahwa program pemerintah dalam sistem presidensial Indonesia dirancang untuk periode lima tahun.
Lebih lanjut, Philips menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap responsif terhadap masukan publik. Hasil survei yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis, misalnya, akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Badan Gizi Nasional dan kementerian/lembaga terkait akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program.
Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap program-programnya. Tanggapan terhadap hasil survei publik menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan tersebut. Ke depannya, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-programnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Kesimpulannya, pemerintahan Prabowo Subianto memprioritaskan program pembangunan struktural jangka panjang. Meskipun tidak memiliki program 100 hari kerja, pemerintah tetap terbuka terhadap masukan dan kritik publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan akan terus dilakukan untuk memastikan program-program tersebut berjalan efektif dan mencapai sasaran.