Pemkab Barito Utara Jamin Perlindungan Perempuan dan Anak melalui MoU
Pemkab Barito Utara, Kalimantan Tengah, melakukan MoU dengan Pengadilan Agama dan Kejari Barito Utara untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, khususnya dalam kasus perceraian dan kekerasan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara, Kalimantan Tengah, resmi menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama (PA) Muara Teweh dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Utara. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Senin, 20 Januari 2020 di Muara Teweh ini difokuskan pada peningkatan perlindungan hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Langkah ini menandai komitmen nyata pemerintah daerah dalam menciptakan keadilan yang lebih berkeadilan bagi kelompok rentan.
Penjabat Bupati Barito Utara, Muhlis, menjelaskan pentingnya MoU ini. Ia menekankan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang sering menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan berbagai pelanggaran hak lainnya. Karena kerentanan tersebut, perlindungan hukum yang maksimal sangatlah krusial. Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, mulai dari tahap penyuluhan hingga proses peradilan.
MoU ini mencakup berbagai upaya untuk melindungi hak perempuan dan anak. Pemkab Barito Utara, bersama PA Muara Teweh, berkomitmen untuk menciptakan mekanisme yang lebih efektif dalam memberikan pendampingan hukum. Proses peradilan pun akan dirancang lebih ramah dan sensitif terhadap kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Hal ini bertujuan mempermudah akses mereka terhadap keadilan.
Ketua PA Muara Teweh, Mulyadi, melihat MoU ini sebagai langkah strategis. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait sangat penting untuk menangani permasalahan hak perempuan dan anak secara efektif, terutama pasca-perceraian. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan putusan pengadilan dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Keterlambatan atau pengabaian putusan pengadilan sering menjadi hambatan, sehingga MoU ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Kepala Kejari Barito Utara, Guntur Triyono, juga turut menegaskan pentingnya sinergitas. Ia menekankan kerentanan perempuan dan anak selama proses hukum perceraian. Kejari berkomitmen memastikan perlindungan bagi mereka agar hak-haknya terpenuhi sesuai putusan pengadilan. Sanksi tegas akan diberikan kepada pihak yang melanggar putusan dan mengabaikan kewajibannya.
"Perempuan dan anak seringkali berada dalam posisi yang rentan. Kita bersama memastikan mereka mendapat perlindungan selama proses hukum perceraian berlangsung. Jika ada pihak yang tidak patuh dan tidak taat pada putusan peradilan serta tidak memenuhi kewajiban, maka akan dikenakan sanksi pidana," tegas Guntur.
Secara keseluruhan, MoU ini merepresentasikan komitmen Pemkab Barito Utara dalam melindungi kelompok rentan dan menciptakan keadilan sosial. Kolaborasi antara Pemkab, PA Muara Teweh, dan Kejari Barito Utara diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan yang lebih kuat dan efektif bagi perempuan dan anak di Barito Utara.