Pemkab Bekasi Tingkatkan Kapasitas Pengelola BUMDes untuk Ekonomi Desa
Pemerintah Kabupaten Bekasi meningkatkan kapasitas SDM pengelola BUMDes melalui pelatihan empat hari untuk 89 operator desa, fokus pada pengembangan ekonomi desa dan ketahanan pangan.
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat - Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar pelatihan intensif bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelatihan selama empat hari, dimulai 6-9 Februari 2025, diikuti oleh 89 operator desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini menjadi sorotan penting dalam pengembangan ekonomi desa di daerah tersebut.
Pentingnya Peran BUMDes dalam Perekonomian Desa
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, menekankan arti penting peran strategis BUMDes dalam pengembangan ekonomi desa. Beliau menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021, BUMDes didirikan untuk menjalankan usaha, meningkatkan aset desa, mengembangkan investasi, dan memberikan layanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, BUMDes menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi berbasis desa.
Rahmat Atong juga menambahkan bahwa keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Oleh karena itu, pelatihan ini difokuskan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial para pengelola BUMDes. Dengan SDM yang mumpuni, diharapkan pengelolaan BUMDes dapat lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Materi Pelatihan yang Komprehensif
Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan BUMDes. Materi meliputi perencanaan usaha yang matang, pengelolaan keuangan yang efektif, serta akuntansi dan pelaporan keuangan yang akurat. Dengan penguasaan materi ini, diharapkan para pengelola BUMDes dapat meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan BUMDes.
BUMDes dan Ketahanan Pangan
Rahmat Atong juga menyoroti peran penting BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi. Mengacu pada Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 3 tahun 2025, BUMDes diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen dana desa sebagai penyertaan modal untuk sektor pangan. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak dalam memberdayakan pelaku usaha di sektor pangan, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.
BUMDes tidak hanya berperan dalam meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah, diharapkan BUMDes dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kemandirian pangan.
Harapan untuk Masa Depan BUMDes
Rahmat Atong berharap seluruh peserta pelatihan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan menerapkan ilmu yang didapat dalam mengelola BUMDes di desa masing-masing. Dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDes, diharapkan BUMDes di Kabupaten Bekasi dapat semakin berkembang dan berkontribusi signifikan dalam memperkuat ekonomi desa. BUMDes yang maju dan profesional akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pelatihan ini merupakan langkah strategis Pemkab Bekasi dalam memberdayakan desa melalui BUMDes. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan BUMDes dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Keberhasilan program ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi.
Kesimpulan
Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes di Kabupaten Bekasi merupakan langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan ketahanan pangan. Dengan pelatihan yang komprehensif dan dukungan pemerintah, diharapkan BUMDes dapat semakin berkembang dan berkontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa.