Pemkab OKU Batalkan Kelulusan 4 Calon PPPK 2024: Tak Sesuai Syarat Administrasi

Pemerintah Kabupaten OKU membatalkan kelulusan empat calon PPPK formasi teknis tahun 2024 karena ketidaksesuaian administrasi dan hasil audit Inspektorat.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, membuat keputusan mengejutkan dengan membatalkan kelulusan empat calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi teknis tahun 2024. Keputusan ini diambil setelah ditemukan ketidaksesuaian dalam berkas administrasi dan hasil audit Inspektorat. Keempat calon PPPK tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan posisinya akan diisi oleh peserta lain yang memenuhi kriteria.

Keempat calon PPPK yang dinyatakan tidak lolos berasal dari berbagai formasi. Satu orang dari formasi penata layanan operasional di Dinas Sosial OKU, satu orang dari formasi penata layanan operasional di BLUD RSUD Ibnu Sutowo Baturaja, dan dua orang dari formasi pengadministrasi perkantoran di Dinas Pendidikan OKU. Pembatalan ini diumumkan pada 19 Februari 2025, berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Bupati OKU Nomor: 800.1.2.3/731/XLII/II.1/2024 tanggal 30 Desember 2024.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKU, Mirdaili, menjelaskan bahwa pembatalan kelulusan ini dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan administrasi para pelamar. Hasil pemeriksaan menunjukkan ketidaksesuaian berkas yang diajukan oleh keempat calon PPPK tersebut. Lebih lanjut, audit dari Inspektorat juga mengungkapkan fakta bahwa keempat individu tersebut telah tidak aktif bekerja sebagai tenaga honorer, menjadi alasan utama pembatalan kelulusan.

Proses seleksi PPPK di Kabupaten OKU tahun 2024 telah menghasilkan sejumlah besar pelamar yang lolos seleksi. Namun, proses verifikasi ulang administrasi dan audit Inspektorat mengungkap adanya ketidaksesuaian pada berkas empat calon PPPK. Hal ini menyebabkan pembatalan kelulusan mereka, meskipun sebelumnya telah dinyatakan lolos seleksi.

Mirdaili menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemeriksaan yang teliti dan audit yang objektif. Tidak ada intervensi atau tekanan dari pihak manapun dalam proses pengambilan keputusan ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen PPPK di Kabupaten OKU.

Dengan pembatalan ini, Pemerintah Kabupaten OKU menekankan komitmennya untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas dalam proses seleksi pegawai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya calon PPPK yang memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan yang akan diterima.

Proses rekrutmen PPPK ini menunjukkan betapa pentingnya verifikasi administrasi yang ketat. Hal ini untuk memastikan bahwa hanya pelamar yang memenuhi syarat dan berkas yang lengkap yang akan diterima sebagai PPPK. Proses audit yang dilakukan oleh Inspektorat juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mencegah adanya penyimpangan dalam proses rekrutmen.

Pembatalan kelulusan empat calon PPPK ini tentu menimbulkan dampak, terutama bagi para calon yang bersangkutan. Namun, Pemerintah Kabupaten OKU telah menyatakan bahwa posisi mereka akan diisi oleh peserta lain yang memenuhi syarat dan berkasnya lengkap. Proses pengisian posisi ini akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi ulang terhadap peserta lain yang berada di peringkat selanjutnya. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ketidaksesuaian administrasi atau permasalahan lain yang dapat menghambat proses rekrutmen PPPK. Pemerintah Kabupaten OKU berkomitmen untuk menyelesaikan proses ini dengan transparan dan akuntabel.

Sebagai informasi tambahan, pada seleksi tahap 1 PPPK OKU formasi 2024, tercatat sebanyak 325 peserta lolos untuk tenaga teknis, 297 untuk tenaga kesehatan, dan 145 untuk tenaga pendidikan. Jumlah peserta yang lolos seleksi ini menunjukkan tingginya animo masyarakat untuk menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten OKU.

Kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh calon pelamar PPPK di masa mendatang untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan berkas administrasi yang diajukan. Hal ini untuk menghindari pembatalan kelulusan di kemudian hari.

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen PPPK di Kabupaten OKU dan daerah lainnya.