Pemkot Pontianak: Pembangunan Inklusif untuk Semua

Pemkot Pontianak berkomitmen pada pembangunan inklusif di semua sektor, dimulai dari Musrenbang 2026 di Kecamatan Pontianak Barat, dengan fokus pada partisipasi warga dan realisasi anggaran optimal.

Pontianak, 11 Februari 2024 - Penjabat Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, menegaskan komitmen Pemkot Pontianak dalam membangun kota yang inklusif. Hal ini diungkapkannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2026 tingkat Kecamatan Pontianak Barat. Musrenbang ini menandai langkah awal Pemkot dalam menerapkan nilai-nilai inklusi di setiap program pembangunan.

Edi Suryanto menjelaskan bahwa pembangunan inklusif berarti menghargai dan merangkul keberagaman. Pembangunan harus memastikan semua warga merasa diterima dan dihargai, tanpa terkecuali. "Nilai inklusif ini harus diterapkan di semua sektor, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur dan pelayanan publik," tegasnya.

Penerapan nilai inklusif ini dimulai dari tahap perencanaan, yaitu Musrenbang. Dengan melibatkan warga secara aktif, Pemkot Pontianak berharap dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi semua lapisan masyarakat. Partisipasi aktif warga dalam Musrenbang menjadi kunci keberhasilan pembangunan inklusif.

Edi Suryanto juga menekankan pentingnya realisasi anggaran yang optimal. Setiap rencana pembangunan, mulai dari tingkat RT dan RW, harus terwujud sesuai kebutuhan. Ia meminta jajaran perangkat daerah untuk mengawal setiap rencana pembangunan dengan baik agar kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.

Untuk memastikan efisiensi anggaran dan menghindari masalah di kemudian hari, Edi Suryanto mengajak masyarakat untuk berkonsultasi dengan dinas terkait sebelum mengajukan usulan. Dengan demikian, solusi dapat ditemukan bersama sebelum proses pengusulan anggaran.

Camat Pontianak Barat, Titin Widiyanti, menambahkan bahwa usulan pembangunan dari masyarakat di wilayahnya terfokus pada tiga bidang utama: infrastruktur, sosial budaya, dan sumber daya alam (SDA). Perbaikan drainase dan jalan lingkungan menjadi usulan terbanyak.

Selain infrastruktur, terdapat juga usulan pelatihan satpam, pembuatan sandal hotel untuk mendukung UMKM, dan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Pontianak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Titin Widiyanti menjelaskan bahwa pada tahun 2025, Pemkot Pontianak telah menggelar pramusrenbang. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang usulan-usulan prioritas dan bagaimana cara menyampaikan aspirasinya. Pramusrenbang ini terbukti efektif dalam menjaring aspirasi warga dan memastikan partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan.

Melalui pramusrenbang, Pemkot Pontianak berhasil mengetahui kebutuhan dan masukan warga secara lebih efektif. Rapat warga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung dan memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan.

Komitmen Pemkot Pontianak dalam membangun kota yang inklusif merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melibatkan warga secara aktif dalam setiap tahap pembangunan dan memastikan realisasi anggaran yang optimal, Pemkot Pontianak berupaya untuk menciptakan kota yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi semua warganya. Partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan pembangunan inklusif ini.