Pemprov Banten Tinjau Ulang Anggaran Pengadaan Kepala Daerah: Respon Publik atas Tempat Tidur Rp426 Juta

Pemprov Banten meninjau ulang anggaran pengadaan barang dan jasa, merespon kritikan publik terhadap anggaran tempat tidur Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencapai hampir Rp426 juta.

Serang, 18 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah meninjau ulang anggaran pengadaan barang dan jasa. Langkah ini diambil sebagai respons atas reaksi publik terkait anggaran pengadaan tempat tidur untuk Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang mencapai angka fantastis, hampir setengah miliar rupiah atau tepatnya Rp426,84 juta. Anggaran tersebut dinilai sebagai pemborosan oleh banyak pihak.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, menjelaskan bahwa peninjauan ulang ini bertujuan untuk penyesuaian nilai pengadaan yang lebih rasional. "Yang dimaksud rasional itu tentu penyesuaian dari belanja dan dari target pendapatan yang riil. Maksudnya rasional itu menyesuaikan, penyesuaian-penyesuaian bagi kegiatan-kegiatan yang alat ukurnya output dan outcomenya tidak terukur, masih bisa kita review," ujar Nana dalam keterangannya di Serang, Selasa.

Pemprov Banten berkomitmen untuk mengefisiensikan anggaran tanpa mengorbankan fungsi dan kebermanfaatan bagi publik. "Ada hal yang bisa kita efisiensikan dengan tetap menjaga fungsi apapun yang kebermanfaatannya untuk publik itu yang kita prioritaskan, yang langsung dirasakan oleh masyarakat," tambahnya.

Sebelumnya, publik sempat dikejutkan dengan informasi dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Provinsi Banten dengan kode RUP 55086871. Informasi tersebut menunjukkan bahwa Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten mengalokasikan hampir Rp426,84 juta untuk pengadaan tempat tidur Gubernur dan Wakil Gubernur.

Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa anggaran pengadaan tersebut telah dirancang sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan. Pengadaan fasilitas kepala daerah ini telah diatur dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024.

Rina menambahkan bahwa fasilitas perlengkapan untuk kepala daerah, termasuk kendaraan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur, telah dianggarkan dalam perubahan APBD 2024. Sementara perlengkapan lainnya, seperti pakaian dinas dan sarana penunjang, dianggarkan pada APBD 2025.

Anggaran yang cukup besar untuk pengadaan tempat tidur Gubernur dan Wakil Gubernur telah memicu reaksi beragam dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan rasionalitas anggaran tersebut di tengah berbagai kebutuhan publik lainnya. Ke depan, diharapkan Pemprov Banten dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Peninjauan ulang anggaran ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih efisien dan transparan, serta memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Banten. Langkah ini juga menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Langkah Pemprov Banten untuk meninjau ulang anggaran pengadaan barang dan jasa merupakan respons positif terhadap kritik publik. Proses ini diharapkan menghasilkan alokasi anggaran yang lebih rasional dan sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat Banten. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci penting untuk membangun kepercayaan publik.