Pemprov Papua Barat Sinkronkan RPJMD dengan Program Astacita Presiden

Pemprov Papua Barat bersama tujuh kabupaten selaraskan RPJMD 2025-2029 dengan Program Astacita Presiden, fokus pada infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, berkolaborasi dengan tujuh kabupaten, melakukan penyelarasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029 dengan Program Astacita Presiden. Ketujuh kabupaten tersebut meliputi Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional.

Kegiatan penyelarasan dan konsultasi publik dokumen RPJMD dilakukan melalui rapat kerja kepala daerah se-Papua Barat di Gedung PKK Papua Barat, Manokwari, pada 22-23 April 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang menekankan pentingnya sinergisitas antar pemerintah daerah untuk pembangunan yang lebih maju dan sejahtera.

Gubernur Mandacan menyatakan bahwa koordinasi antara provinsi dan kabupaten sangat krusial dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi. Pemprov Papua Barat memastikan program pembangunan di tingkat kabupaten selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional, serta memperhatikan nilai-nilai adat dan budaya lokal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Mandacan menyorot beberapa poin penting. Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi lokal juga diutamakan, dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik di semua sektor menjadi komitmen bersama seluruh pemerintah daerah.

Gubernur menekankan bahwa tantangan pembangunan di Papua Barat cukup kompleks. Namun, dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, tantangan tersebut dapat diatasi. Hal ini menunjukkan optimisme dan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai hambatan pembangunan.

Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, menambahkan bahwa kesamaan persepsi dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. RPJMD yang mengakomodasi visi dan misi kepala daerah, serta melalui konsultasi publik, diharapkan mampu menjawab permasalahan daerah secara efektif.

Penyelerasan RPJMD dengan Program Astacita Presiden menandakan komitmen Pemprov Papua Barat untuk mendukung program pemerintah pusat. Program Astacita sendiri fokus pada berbagai aspek pembangunan, termasuk infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Dengan adanya penyelarasan ini, diharapkan pembangunan di Papua Barat dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi.

Proses konsultasi publik yang dilakukan menunjukkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua Barat.

Melalui penyelarasan ini, diharapkan pembangunan di Papua Barat akan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, selaras dengan visi dan misi pemerintah pusat dan daerah. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat secara signifikan.

Dengan adanya penyelarasan ini, diharapkan program pembangunan di Papua Barat dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Komitmen bersama antara Pemprov Papua Barat dan tujuh kabupaten menunjukkan keseriusan dalam membangun daerah.

Penyelarasan RPJMD dengan Program Astacita Presiden merupakan langkah strategis Pemprov Papua Barat untuk memastikan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat. Fokus pada infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan publik diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.