Penataan Distribusi LPG 3 Kg: Pengecer Tetap Jadi Sub-Pangkalan, Subsidi Tepat Sasaran

Masyarakat kini wajib menunjukkan KTP untuk membeli LPG 3 Kg di sub-pangkalan guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran, sekaligus mencatat data pembelian dan harga jual.

Pakar kebijakan publik mendesak pemerintah mempermudah pendaftaran pengecer LPG 3 Kg menjadi pangkalan resmi agar distribusi gas bersubsidi tetap lancar dan tepat sasaran.

Pemerintah kembali mengizinkan warung dan pengecer menjual LPG 3 kg, sebuah langkah yang dinilai positif oleh ekonom karena mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas, namun perlu implementasi yang tepat sasaran.

Pemerintah kembali mengizinkan warung dan pengecer menjual LPG 3 kg, sebuah langkah yang dinilai positif oleh ekonom karena mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas, namun perlu implementasi yang tepat sasaran.

Polres Magetan melakukan patroli untuk memastikan ketersediaan dan distribusi LPG 3 kg bersubsidi berjalan lancar, mencegah penyalahgunaan, dan menjamin akses bagi masyarakat yang berhak.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengusulkan perubahan subsidi LPG 3 kg menjadi subsidi langsung kepada masyarakat melalui transfer dana, guna meningkatkan efektivitas dan keadilan distribusi subsidi serta mengurangi beban APBN.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia menyarankan peninjauan ulang kriteria penerima subsidi LPG 3 Kg karena tekanan ekonomi tak hanya dialami kelas bawah, tetapi juga menengah, serta perlunya distribusi yang matang dan sosialisasi intensif.

Penjabat Sekda Bangli memimpin rapat koordinasi untuk memastikan ketersediaan dan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran, sekaligus mengatasi kelangkaan dan antrean.

Pertamina dan Pemkab Belitung melakukan sidak mendadak ke pangkalan gas elpiji 3 kg untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan menindak tegas pelanggaran distribusi.

Dinas Perdagangan Balikpapan melarang usaha menengah ke atas menggunakan elpiji 3 kg bersubsidi, kebijakan ini bertujuan agar subsidi tepat sasaran bagi warga kurang mampu dan usaha mikro, serta mencegah penyalahgunaan.

Pertamina mengimbau masyarakat membeli LPG 3 Kg di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga sesuai HET dan memastikan subsidi tepat sasaran, seiring rencana pemerintah mengubah seluruh pengecer menjadi pangkalan resmi pada Maret 2025.

Ombudsman dan Kementerian ESDM mendorong pengawasan ketat distribusi LPG 3 kg untuk mencegah penyelewengan subsidi dan penjualan di atas HET, seiring kebijakan baru larangan penjualan ke pengecer mulai Februari 2025.

Kebijakan larangan mendadak bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg menimbulkan protes, antrean panjang, bahkan korban jiwa, hingga akhirnya pemerintah mengubah kebijakan tersebut dengan menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan.