Pencurian Pelat Besi di JPO dan Kolong Tol DKI Jakarta: DPRD Minta Pemprov Tindak Tegas

Anggota DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk bertindak tegas terhadap pencurian pelat besi di JPO dan kolong tol yang membahayakan keselamatan warga.

Pencurian pelat besi di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan kolong tol di Jakarta kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil tindakan tegas. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan warga dan keamanan infrastruktur publik di Ibu Kota.

Menurut Bun Joi, pencurian pelat besi di beberapa lokasi, termasuk JPO di Daan Mogot, Jakarta Barat, dan Kelapa Gading, Jakarta Utara, menunjukkan meningkatnya angka kriminalitas yang menyasar infrastruktur vital. "Dua kejadian itu menunjukkan kepada kami betapa seriusnya masalah pencurian yang menyasar objek infrastruktur," ujar Bun Joi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/4).

Ia menambahkan bahwa aksi pencurian ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan warga. Kerusakan JPO akibat pencurian pelat besi dapat memaksa warga untuk menyeberang jalan secara tidak aman, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanan dan perawatan infrastruktur publik di Jakarta.

Bun Joi menjelaskan, pencurian pelat besi di JPO sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pelat besi yang dicuri merupakan bagian penting dari struktur JPO, dan hilangnya komponen ini dapat menyebabkan kerusakan dan membahayakan pengguna yang melintas. "Padahal, kata dia, JPO ini penting karena digunakan oleh warga untuk menyeberang dari satu sisi ke sisi lain dengan aman. Apabila pelat tangganya dicuri maka akan membahayakan para pengguna," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti dampak lanjutan dari pencurian ini. Kerusakan JPO dapat memaksa warga untuk menyeberang jalan di luar jalur yang telah ditentukan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. "Lebih parahnya, warga yang mengurungkan niat menggunakan JPO karena rusak malah menyeberang di jalan raya. Hal itu tidak aman karena warga yang menyeberang berpotensi tertabrak kendaraan," tambahnya.

Oleh karena itu, Bun Joi mendesak Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Bina Marga, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi JPO di seluruh wilayah Jakarta. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi JPO yang mengalami kerusakan akibat pencurian dan segera melakukan perbaikan.

Pemprov DKI juga harus meningkatkan pengawasan dan keamanan di sekitar JPO untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Peningkatan pengawasan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Bun Joi menekankan pentingnya tindakan tegas dari Pemprov DKI Jakarta dalam menangani kasus pencurian pelat besi ini. Ia meminta agar Pemprov DKI segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap para pelaku. "Pemprov DKI Jakarta terutama Dinas Bina Marga harus mengevaluasi secara menyeluruh JPO yang ada di semua wilayah Jakarta untuk mengecek apakah pelat besinya ada yang dicuri. Jika ada, maka harus segera diperbaiki," katanya.

Menurutnya, hukuman yang diberikan kepada pelaku harus bersifat jera, sehingga dapat mencegah terjadinya pencurian serupa di masa mendatang. "Kejahatan yang dilakukan sangat serius karena mengancam keselamatan warga Jakarta. Para pelaku harus diproses hukum," tegasnya kembali. Ia berharap Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah ini dan mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi keselamatan warga dan menjaga keamanan infrastruktur publik.

Selain itu, perlu adanya peningkatan sistem keamanan dan pengawasan di lokasi-lokasi rawan pencurian, termasuk penggunaan teknologi seperti CCTV dan sistem alarm. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam melaporkan kejadian serupa agar dapat ditangani dengan cepat dan efektif.

Dengan adanya tindakan tegas dan komprehensif dari Pemprov DKI Jakarta, diharapkan kasus pencurian pelat besi di JPO dan kolong tol dapat diatasi dan keselamatan warga dapat terjamin.