Penghapusan Outsourcing: Wamenaker Akan Kaji Lebih Lanjut, Keputusan di Tangan Presiden Prabowo

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan akan mengkaji tuntutan penghapusan sistem outsourcing, dengan keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait tuntutan penghapusan sistem outsourcing. Pernyataan ini disampaikan menyusul peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta pada 1 Mei 2024, di mana para buruh menyerukan penghapusan sistem tersebut. Kajian ini akan meneliti berbagai aspek teknis terkait penghapusan sistem outsourcing.

Wamenaker Gerungan, yang ditemui di Universitas Pertamina Jakarta, menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai penghapusan outsourcing akan bergantung pada Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa jika keputusan eksekutif telah diambil, maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan. Namun, proses kajian yang sedang berlangsung akan menentukan arah kebijakan selanjutnya.

Peringatan May Day 2024 juga menjadi momentum bagi Wamenaker untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi demi kesejahteraan buruh di Indonesia. Beliau menyoroti dampak perang tarif global yang signifikan, dan menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, industri, dan buruh untuk menghadapi tantangan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap penghapusan sistem outsourcing. Dukungan tersebut disampaikan langsung dalam peringatan May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Namun, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mempertimbangkan iklim investasi di Indonesia.

Salah satu langkah yang diusulkan Presiden Prabowo adalah pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini akan berperan penting dalam mempelajari mekanisme transisi menuju penghapusan sistem outsourcing secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses transisi berjalan lancar dan tidak mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Presiden Prabowo menyatakan, "Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja." Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan menjaga iklim investasi yang kondusif.

Kajian yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat menghasilkan solusi yang komprehensif, yang mampu melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat di Indonesia. Proses ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Wamenaker Gerungan menekankan pentingnya aspek teknis dalam proses penghapusan sistem outsourcing. Kajian yang dilakukan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan tersebut. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses transisi berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan.

Selain itu, Wamenaker juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan serikat pekerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh. Peringatan May Day menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat kerja sama dan membangun dialog yang konstruktif.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan hukum, pemerintah berharap dapat menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah outsourcing. Proses ini memerlukan waktu dan pertimbangan yang matang untuk memastikan kebijakan yang diambil memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Melalui kajian yang komprehensif dan kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dapat tercipta solusi yang terbaik bagi seluruh pihak.