Perjanjian Damai Myanmar-MNDAA dimediasi China

Pemerintah Myanmar dan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA) mencapai kesepakatan gencatan senjata di Kunming, China, pada Januari 2025, dimediasi oleh pemerintah China untuk meredakan konflik di Myanmar utara.

China mengumumkan kesepakatan damai antara pemerintah Myanmar dan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA). Perjanjian gencatan senjata ini ditandatangani setelah putaran ketujuh pembicaraan damai di Kunming, Provinsi Yunnan, China pada Januari 2025. Kesepakatan ini menjadi sorotan upaya China dalam menengahi konflik berkepanjangan di Myanmar.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan kedua belah pihak sepakat menghentikan pertempuran mulai 18 Januari 2025, pukul 12 malam waktu Beijing. MNDAA dan pemerintah Myanmar juga menyampaikan apresiasi kepada China atas fasilitasi perundingan ini. Keberhasilan mediasi ini menandai sebuah langkah signifikan dalam upaya penyelesaian konflik bersenjata di wilayah tersebut.

Inisiatif perdamaian China didorong oleh keprihatinan atas dampak konflik di perbatasan China-Myanmar. Ketegangan yang berkepanjangan mengancam stabilitas regional, investasi, dan perdagangan. China menekankan komitmennya untuk meredakan ketegangan dan memastikan keamanan di wilayah perbatasan.

Mengapa China begitu aktif terlibat? Sebagai negara tetangga, stabilitas Myanmar sangat penting bagi kepentingan ekonomi dan keamanan China. Konflik berkepanjangan berpotensi mengganggu investasi besar China di Myanmar dan meningkatkan risiko keamanan di perbatasan mereka yang panjang.

Bagaimana proses mediasi berlangsung? China telah beberapa kali memfasilitasi pertemuan antara junta militer Myanmar dan kelompok-kelompok etnis bersenjata, termasuk upaya sebelumnya pada Desember 2023 dan Januari 2024. Namun, gencatan senjata ini menandai keberhasilan yang lebih signifikan dibandingkan upaya-upaya sebelumnya.

MNDAA, yang juga memiliki anggota etnis Tionghoa, merupakan salah satu dari beberapa kelompok etnis minoritas yang melawan junta militer Myanmar. Kelompok ini, bersama dengan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA) dan Tentara Arakan (AA), membentuk Aliansi Tiga Persaudaraan yang melancarkan serangan pada akhir Oktober 2023. Konflik ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan dan ketidakstabilan yang luas di Myanmar.

China secara konsisten menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial Myanmar. Mereka mendorong rekonsiliasi politik dan penyelesaian damai konflik internal, menekankan pentingnya dialog dan negosiasi. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai upaya diplomatik, termasuk mediasi perundingan damai.

Meskipun gencatan senjata ini memberikan secercah harapan, keberlanjutan perdamaian di Myanmar masih dipertanyakan. Tantangan besar masih ada di depan, termasuk proses rekonsiliasi politik yang kompleks dan pemulihan stabilitas jangka panjang. Peran aktif China dalam mendukung proses perdamaian akan terus dipantau.