Perkuat Ketahanan Keluarga PMI: Sinergi Antar Kementerian Jamin Kesejahteraan

Menteri PPPA menekankan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan membuka peluang kerja yang lebih baik, serta menandatangani MoU dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk perlindungan komprehensif.

Jakarta, 10 Maret 2024 (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyoroti pentingnya peningkatan ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan perluasan akses terhadap peluang kerja serta pengembangan diri. Pernyataan ini disampaikan pada Senin lalu di Jakarta. Hal ini mencakup upaya perlindungan bagi para pekerja migran perempuan dan anak-anak mereka yang ditinggalkan di tanah air.

Menurut Menteri Fauzi, pekerja migran perempuan Indonesia memegang peran krusial dalam peningkatan ekonomi keluarga dan berkontribusi signifikan bagi negara. Namun, mereka juga menghadapi tantangan besar, seperti ketidakpastian hukum, kekerasan berbasis gender, dan dampak sosial terhadap anak-anak yang ditinggalkan di kampung halaman. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sinergi antar kementerian sebagai kunci utama penyelesaian komprehensif.

Sebagai langkah nyata, Kementerian PPPA telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenPPMI). Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi PMI dan keluarga mereka. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan perempuan dan anak.

Kerjasama antara Kementerian PPPA dan KemenPPMI diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari PMI dan keluarga mereka. Menteri Fauzi optimistis bahwa kebijakan yang lebih baik akan memberikan manfaat yang signifikan. Salah satu fokus utama kerjasama ini adalah peningkatan akses pendidikan dan perlindungan bagi anak-anak PMI.

Mekanisme perlindungan yang responsif, tegas Menteri Fauzi, sangat penting untuk menjaga kesejahteraan perempuan dan anak-anak PMI. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap PMI dan keluarganya memperoleh akses yang lebih baik terhadap hak-hak mereka, termasuk perlindungan hukum, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. "Kita harus memastikan setiap pekerja migran dan keluarganya mendapatkan akses lebih baik terhadap hak-hak mereka, termasuk perlindungan hukum, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi," ujar Menteri Fauzi.

MoU ini menandai langkah maju dalam upaya pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan PMI dan keluarga mereka. Kerjasama antar kementerian diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan efektif dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh PMI, khususnya perempuan dan anak-anak mereka.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi keluarga PMI antara lain:

• Ketidakpastian hukum: Peraturan yang belum jelas atau sulit diakses dapat membuat PMI dan keluarga rentan terhadap eksploitasi.
• Kekerasan berbasis gender: Pekerja migran perempuan seringkali menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikis.
• Dampak sosial pada anak: Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja di luar negeri dapat mengalami dampak psikologis dan sosial.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat luas. Pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak PMI dan perlindungan bagi keluarga mereka juga menjadi hal yang krusial.

Dengan adanya sinergi antar kementerian dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan PMI, diharapkan kesejahteraan PMI dan keluarga mereka dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dan penguatan ketahanan keluarga di Indonesia.