Pj Gubernur Sumut Dorong Percepatan Program 3 Juta Rumah

Penjabat Gubernur Sumut meminta Pemda kabupaten/kota mempercepat realisasi program 3 juta rumah dengan membebaskan BPHTB dan retribusi PBG, serta mempercepat proses penerbitan PBG maksimal 10 hari kerja.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni, meminta pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk segera menindaklanjuti sejumlah kebijakan guna mempercepat realisasi program pembangunan tiga juta rumah. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Agus Fatoni pada Kamis di Medan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat Sumut, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu poin penting yang ditekankan Agus Fatoni adalah pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dalam membangun rumah. Selain itu, ia juga mendorong percepatan proses pelayanan penerbitan PBG, yang ditargetkan selesai maksimal 10 hari kerja sejak dokumen permohonan lengkap.

Sebagai contoh, Agus Fatoni mencontohkan Kota Tangerang yang mampu memproses PBG hanya dalam waktu 10 jam. Keberhasilan ini didapat melalui inovasi integrasi aplikasi dan penyederhanaan prosedur. Model seperti Kota Tangerang ini diharapkan dapat diadopsi oleh daerah lain di Sumut.

Lebih lanjut, Pj Gubernur juga menekankan pentingnya penyesuaian peraturan daerah terkait PBG dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. SKB tersebut terdiri dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.10-4849 Tahun 2024. SKB ini mengatur dukungan percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah.

Sosialisasi kebijakan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG, juga menjadi bagian penting dari strategi percepatan program ini. Agus Fatoni menegaskan pentingnya informasi ini disampaikan kepada masyarakat agar program tersebut dapat berjalan efektif. Laporan pelaksanaan program juga harus disampaikan kepada Gubernur Sumut melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumut.

Dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terhadap program tiga juta rumah ditegaskan oleh Agus Fatoni. Program ini dinilai sejalan dengan tujuan Pemprov Sumut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai upaya percepatan ini, diharapkan program tiga juta rumah dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumut.

Kesimpulannya, percepatan program tiga juta rumah di Sumut membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak. Pembebasan BPHTB dan retribusi PBG, serta efisiensi proses penerbitan PBG, menjadi kunci keberhasilan program ini. Dukungan penuh Pemprov Sumut diharapkan mampu mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera merealisasikan program tersebut.