Polda Sumut Sita 25 Mobil dan Motor, Diduga Pakai Dokumen Palsu: Sindikat Jaringan Luas Terungkap

Polda Sumut mengungkap sindikat pemalsuan dokumen kendaraan bermotor, menyita 25 mobil dan 1 motor, serta menangkap 11 tersangka dengan jaringan luas hingga beberapa provinsi.

Polda Sumatera Utara (Sumut) berhasil mengungkap sindikat pemalsuan dokumen kendaraan bermotor. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita 25 unit mobil dan satu unit sepeda motor yang diduga menggunakan dokumen palsu atau tidak dilengkapi dokumen asli. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat pada 11 Maret 2024 lalu, yang mencurigai adanya aktivitas penjualan dokumen kendaraan bermotor palsu. Penangkapan dilakukan di Jalan Jamin Ginting, Medan, terhadap tersangka utama berinisial JS (36), seorang pencetak dokumen palsu.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono, menjelaskan bahwa penindakan ini melibatkan beberapa Polda lain, termasuk Riau, Jakarta, Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Hal ini dikarenakan tersangka JS mengaku telah menyebarkan 600 hingga 700 dokumen palsu ke seluruh Indonesia. Kerja sama juga dilakukan dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut dan Korlantas Polri untuk mengejar kendaraan yang menggunakan dokumen palsu tersebut. Polda Sumut juga berkoordinasi dengan Direktorat Bea Cukai terkait kemungkinan masuknya barang ilegal berupa mesin dan sparepart kendaraan.

Modus operandi sindikat ini cukup rapi. Tersangka JS menjual dokumen palsu berupa BPKB dan STNK melalui media sosial. Harga jual dokumen palsu tersebut bervariasi, mulai dari Rp750.000 hingga Rp4.000.000, tergantung jenis kendaraannya. JS telah menjalankan aksinya selama tiga tahun. Selain JS, polisi juga menangkap sepuluh tersangka lainnya yang memiliki peran berbeda-beda dalam sindikat ini, mulai dari agen, perakit mobil, pembeli, hingga pemesan dokumen palsu.

Pengungkapan kasus ini menunjukkan adanya jaringan sindikat pemalsuan dokumen kendaraan yang cukup luas dan terorganisir. Sebanyak 11 tersangka telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka memiliki peran masing-masing dalam menjalankan kejahatan ini, mulai dari pemalsuan dokumen hingga penjualan dan pembelian kendaraan dengan dokumen palsu. Hal ini menunjukan betapa terstruktur dan terorganisirnya sindikat ini dalam menjalankan aksinya.

Keterlibatan beberapa Polda lain menunjukkan bahwa sindikat ini telah beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah dokumen palsu yang telah tersebar mencapai ratusan, bahkan hingga 700 dokumen. Ini menunjukkan potensi kerugian negara yang cukup besar akibat kejahatan ini. Oleh karena itu, kerja sama antar-Polda sangat penting untuk membongkar seluruh jaringan sindikat ini dan mencegah kerugian yang lebih besar lagi.

Polda Sumut juga berkoordinasi dengan Direktorat Bea Cukai untuk menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan barang ilegal dalam sindikat ini. Hal ini menunjukkan bahwa penyelidikan tidak hanya fokus pada pemalsuan dokumen, tetapi juga pada kemungkinan pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan sindikat ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aspek kejahatan ini dapat terungkap dan diproses secara hukum.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, yang ancaman hukumannya enam tahun penjara. Selain itu, mereka juga dapat dijerat dengan Pasal 480 KUHP tentang penadahan, dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Ancaman hukuman yang cukup berat ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan pemalsuan dokumen kendaraan bermotor.

Kasus ini menjadi bukti pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam bertransaksi jual beli kendaraan bermotor. Pembeli kendaraan harus teliti dan memastikan keabsahan dokumen kendaraan sebelum melakukan transaksi. Kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memberantas kejahatan pemalsuan dokumen dan melindungi masyarakat dari kerugian.

Polda Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memberantas kejahatan pemalsuan dokumen kendaraan bermotor. Pengungkapan kasus ini menjadi langkah penting dalam upaya tersebut. Dengan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan kejahatan ini dapat ditekan dan masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik ilegal tersebut.

Selain itu, pengembangan teknologi dan sistem yang lebih canggih dalam proses administrasi kendaraan bermotor juga diperlukan untuk mencegah pemalsuan dokumen. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas juga sangat penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Pengungkapan kasus ini menunjukkan keberhasilan Polda Sumut dalam membongkar sindikat pemalsuan dokumen kendaraan bermotor yang melibatkan jaringan luas. Penangkapan 11 tersangka dan penyitaan 25 mobil serta satu motor menjadi bukti keseriusan aparat dalam memberantas kejahatan ini. Langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang lebih tegas perlu dilakukan untuk mencegah kejahatan serupa terjadi di masa mendatang.