Polemik Pagar Laut: Menteri KKP Temui Presiden, Bongkar 30 Km
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Wamen Didit Herdiawan bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Senin, membahas rencana pembongkaran 30,16 kilometer pagar laut di perairan Tangerang yang menuai polemik.
Polemik Pagar Laut di Tangerang, Banten, memasuki babak baru. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, didampingi Wakil Menteri Didit Herdiawan, mengunjungi Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang, sekitar pukul 15.10 WIB. Kunjungan ini terjadi di tengah rencana pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang telah menimbulkan perdebatan publik.
Kunjungan Menteri Trenggono dan Wamen Didit ke Istana Kepresidenan menimbulkan pertanyaan tentang pembahasan lebih lanjut terkait polemik pagar laut tersebut. Langkah ini menunjukkan pentingnya isu ini bagi pemerintah dan upaya mencari solusi yang tepat.
Sebelumnya, Menteri Trenggono telah melakukan koordinasi intensif dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL) terkait rencana pembongkaran pagar laut tersebut. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan proses pembongkaran berjalan lancar dan sesuai prosedur.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Menteri Trenggono menjelaskan, "Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen (Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf), dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu ramai yaitu adalah soal pagar laut."
Lebih lanjut, Menteri Trenggono mengungkapkan rencana rapat koordinasi bersama TNI AL pada Rabu (22/1/2025). Rapat ini akan membahas evaluasi dan langkah-langkah selanjutnya terkait pembongkaran pagar laut. Setelah rapat, Kementerian KKP bersama TNI AL akan melanjutkan proses pembongkaran pagar laut tersebut.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, juga turut mengkonfirmasi koordinasi tersebut. Menurut KSAL, koordinasi bersama Menteri Trenggono dan Wakil Menteri Didit bertujuan untuk mengevaluasi rencana pembongkaran pagar laut dan memastikan prosesnya berjalan efektif dan terkoordinir dengan baik.
Pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang ini diharapkan dapat menyelesaikan polemik yang telah terjadi. Koordinasi yang erat antara Kementerian KKP dan TNI AL menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan masalah ini dan memastikan kelancaran proses ke depannya. Hasil dari rapat koordinasi pada Rabu (22/1/2025) akan menjadi penentu langkah selanjutnya dalam penanganan polemik ini.