Polri Selidiki Dugaan Pengagunan Sertifikat Pagar Laut di Bekasi, 93 SHM Diduga Dipalsu

Bareskrim Polri mengusut dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di Desa Segarajaya, Bekasi, yang diduga diagunkan ke bank, dengan modus perubahan data subjek dan objek kepemilikan.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dugaan ini mencuat setelah ditemukan indikasi pengagunan beberapa SHM tersebut ke bank swasta. Kasus ini dilaporkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan nomor laporan polisi LPB/64/2/2025 SPKT/BARESKRIM POLRI.

Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, menyatakan bahwa penyidik telah memeriksa 19 saksi, termasuk pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, perangkat RT/RW Desa Segarajaya, mantan Kepala Desa Segarajaya, dan Kepala Desa Segarajaya yang menjabat saat ini, Abdul Rosyid. Pihaknya juga telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi pagar laut di Desa Segarajaya untuk memastikan kondisi fisik pagar laut tersebut.

Polri menduga adanya keuntungan yang diperoleh pelaku dari pengagunan SHM yang diduga palsu ini. "Secara proses pidana, kami juga melihat berarti orang-orang ini sudah mengambil keuntungan dari situ," ujar Djuhandhani. Penyidik akan mendalami kasus ini lebih lanjut untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Modus operandi yang digunakan pelaku diduga melibatkan perubahan data pada 93 SHM tersebut. "Diduga para pelaku mengubah data subjek atau nama pemegang hak dan mengubah data objek atau lokasi yang sebelumnya berada di darat, menjadi berlokasi di laut dengan jumlah yang lebih luas dari aslinya," jelas Djuhandhani. Perubahan data ini dilakukan setelah sertifikat asli atas nama pemegang hak yang sah diubah menjadi nama pemegang hak baru yang tidak sah.

Selain nama, pelaku juga mengubah data luas tanah dan lokasi objek sertifikat. Perubahan luas tanah secara ilegal ini menyebabkan pergeseran wilayah dari darat menjadi laut. "Jadi, sebelumnya sudah ada sertifikat. Kemudian, diubah dengan alasan revisi di mana dimasukkan, baik itu perubahan koordinat dan nama, sehingga ada pergeseran tempat dari yang tadinya di darat bergeser ke laut dengan luasan yang lebih luas," terang Djuhandhani.

Langkah selanjutnya, penyidik akan memeriksa beberapa pihak dari kementerian/lembaga dan instansi pemerintah untuk menelusuri proses penerbitan sertifikat kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian dugaan pemalsuan dan pengagunan sertifikat tersebut.

Proses penyelidikan telah melibatkan pemeriksaan terhadap 19 saksi. Para saksi tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk instansi pemerintah dan warga Desa Segarajaya. Pemeriksaan saksi ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses penyidikan.

Bareskrim Polri juga telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi pagar laut di Desa Segarajaya. Pengecekan ini penting untuk memverifikasi data dan informasi yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan. Hasil pengecekan lapangan akan menjadi bagian penting dalam proses penyidikan selanjutnya.

Dengan ditemukannya dugaan pengagunan sertifikat yang diduga palsu ini, Bareskrim Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini. Proses penyelidikan akan terus berlanjut hingga semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Pihak berwenang akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan pemalsuan dokumen penting dan potensi kerugian negara. Polri memastikan akan menuntaskan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan transparan.