Kejaksaan Agung menerima empat berkas perkara dugaan pemalsuan sertifikat terkait pagar laut Tangerang dari Bareskrim Polri; empat tersangka telah ditetapkan.

Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di Bekasi ke penyidikan, dengan modus operandi mengubah data dan lokasi sertifikat dari darat ke laut.

Aliansi Masyarakat Anti Kedzoliman (Amak) gugat Presiden, Bupati Tangerang, hingga PT Agung Sedayu Grup terkait kelalaian pemerintah melindungi warga dari praktik curang jual beli tanah di wilayah pagar laut.

Warga Desa Kohod, Tangerang, mencukur gundul massal sebagai bentuk rasa syukur atas penangkapan tersangka pemalsuan sertifikat lahan pagar laut oleh Bareskrim Polri.

Bareskrim Polri menahan empat tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat di Tangerang dan membuka peluang adanya tersangka lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menahan empat tersangka, termasuk Kepala Desa Kohod, atas dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Tangerang, Banten.

Kepala Desa Kohod, Arsin, menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Desa Kohod, Tangerang, yang melibatkan ratusan sertifikat.

Bareskrim Polri mengusut dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di Desa Segarajaya, Bekasi, yang diduga diagunkan ke bank, dengan modus perubahan data subjek dan objek kepemilikan.

Bareskrim Polri akan memeriksa empat tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat terkait pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, pada pekan depan, termasuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Penetapan tersangka Kades Kohod atas kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah menjadi pembelajaran penting bagi kepala desa lain untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan dana desa.