Kasus 93 SHM Palsu Pagar Laut Bekasi Naik Penyidikan: Bareskrim Polri Temukan Modus Operandi Unik
Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di Bekasi ke penyidikan, dengan modus operandi mengubah data dan lokasi sertifikat dari darat ke laut.
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri resmi meningkatkan status kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi penyidikan. Kasus ini terungkap setelah Kementerian ATR/BPN melaporkan dugaan pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akte otentik, serta penempatan keterangan palsu ke dalam akte otentik. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2022, dan laporan polisi bernomor LPB/64/2/2025 SPKT/BARESKRIM POLRI telah diajukan.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menyatakan bahwa peningkatan status kasus ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pada Kamis sore. Keputusan tersebut diambil setelah tim penyidik melakukan penyelidikan mendalam. Langkah selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan, mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum (JPU), dan memeriksa sejumlah saksi terkait.
Selain itu, Bareskrim Polri juga masih menunggu hasil pengujian laboratorium forensik terhadap beberapa barang bukti yang telah dikumpulkan. Meskipun penyidik telah mengidentifikasi beberapa suspek tersangka, Brigjen Pol. Djuhandhani menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap diterapkan selama proses pemeriksaan. Pihaknya berkomitmen untuk membuktikan seluruh fakta kasus ini secara profesional dan saintifik.
Modus Operandi: Perubahan Data dan Lokasi SHM
Hasil pemeriksaan saksi mengungkap modus operandi yang digunakan para pelaku. Mereka diduga mengubah data subjek atau nama pemegang hak, serta data objek atau lokasi SHM. Yang unik, lokasi SHM yang semula berada di darat, diubah menjadi di wilayah laut dengan luas yang lebih besar dari aslinya.
Perubahan data ini dilakukan setelah sertifikat asli atas nama pemegang hak yang sah, diubah menjadi nama pemegang hak baru yang tidak sah. Tidak hanya nama, terduga pelaku juga mengubah data luas tanah dan lokasi objek sertifikat. Perubahan luas tanah secara ilegal ini mengakibatkan pergeseran wilayah dari darat menjadi laut.
Brigjen Pol. Djuhandhani menjelaskan, "Jadi, sebelumnya sudah ada sertifikat. Kemudian, diubah dengan alasan revisi di mana dimasukkan, baik itu perubahan koordinat dan nama, sehingga ada pergeseran tempat dari yang tadinya di darat bergeser ke laut dengan luasan yang lebih luas." Proses perubahan ini diduga dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk mendapatkan keuntungan ilegal.
Penyidik Bareskrim Polri akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh jaringan pelaku dan memastikan keadilan ditegakkan. Proses penyidikan akan melibatkan berbagai ahli, termasuk ahli pertanahan dan ahli forensik dokumen, untuk memastikan semua bukti terverifikasi secara akurat dan ilmiah.
Langkah Selanjutnya: Pemeriksaan Saksi dan Pengujian Forensik
Bareskrim Polri akan segera memeriksa sejumlah saksi untuk menguatkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Para saksi tersebut akan dimintai keterangan terkait proses pembuatan dan perubahan data pada 93 SHM yang diduga palsu. Selain itu, penyidik juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengujian forensik terhadap dokumen-dokumen yang disita.
Hasil pengujian forensik ini sangat penting untuk memastikan keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut. Proses penyidikan diharapkan dapat berjalan secara cepat dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan kasus ini secara berkala. Bareskrim berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional dan akuntabel.
Dengan terungkapnya modus operandi yang unik ini, diharapkan kasus serupa dapat dicegah di masa mendatang. Penting bagi instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan dan sistem keamanan data pertanahan agar mencegah pemalsuan dokumen serupa terjadi kembali.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aset tanah yang cukup signifikan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar. Oleh karena itu, Bareskrim Polri akan bekerja keras untuk mengungkap seluruh fakta dan aktor di balik kasus pemalsuan 93 SHM di Bekasi ini.
