Apresiasi Pengungkapan Kasus Pagar Laut: Warga Tangerang Cukur Gundul Massal

Warga Desa Kohod, Tangerang, mencukur gundul massal sebagai bentuk rasa syukur atas penangkapan tersangka pemalsuan sertifikat lahan pagar laut oleh Bareskrim Polri.

Warga Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, menunjukkan rasa syukur mereka atas keberhasilan Bareskrim Polri mengungkap kasus pemalsuan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Hak Milik (SHM) lahan pagar laut. Aksi ini dilakukan dengan cara mencukur gundul rambut secara massal oleh sekitar 50 warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Kedzoliman (Amak). Peristiwa ini terjadi pada Selasa, 25 Februari 2024, di Alar Jiban, Desa Kohod, sebagai bentuk apresiasi atas penangkapan Kepala Desa (Kades) Arsin dan Sekretaris Desa (Sekdes) Ujang Karta, serta dua tersangka lainnya.

Aksi cukur gundul ini merupakan wujud rasa syukur dan juga janji warga jika kasus tersebut berhasil diungkap. Mereka merasa telah menjadi korban ketidakadilan atas penyerobotan lahan pagar laut oleh oknum perangkat desa. Ketua Amak, Oman, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk syukuran dan doa bersama untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak kepolisian atas kinerja profesional mereka dalam mengungkap kasus tersebut. Warga berharap agar polisi dapat menangkap pelaku utama di balik kasus ini.

Penangkapan empat tersangka, termasuk Kades Arsin dan Sekdes Ujang Karta, serta dua tersangka lainnya yang berperan sebagai penerima kuasa, dilakukan oleh Dittipidum Bareskrim Polri pada Senin, 24 Februari 2024. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, menyatakan bahwa keempat tersangka telah ditahan. Mereka diduga membuat dan menggunakan surat palsu, termasuk girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, dan dokumen lainnya, untuk memalsukan sertifikat lahan pagar laut sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Warga Tunjukkan Rasa Syukur dan Apresiasi

Aksi cukur gundul massal ini diikuti oleh sekitar 50 warga Alar Jiban yang merasa menjadi korban dari pemalsuan sertifikat lahan. Mereka menganggap aksi ini sebagai bentuk nazar atau janji yang telah mereka buat sebelumnya. Selain mencukur rambut, warga juga mengenakan kaos bergambar Kades Arsin yang telah ditangkap dan melakukan doa bersama sebagai ungkapan syukur.

Oman, Ketua Amak, menekankan bahwa rasa syukur ini ditujukan kepada Polri atas pengungkapan kasus ini secara transparan. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi atas profesionalisme Polri dalam menangani kasus tersebut. Namun, ia juga berharap agar polisi dapat mengusut tuntas kasus ini dan menangkap pelaku utama di balik pemalsuan sertifikat lahan pagar laut tersebut.

Warga merasa belum puas dengan penangkapan hanya empat tersangka. Mereka berharap polisi dapat mengungkap dan menangkap dalang utama di balik kasus ini, yang dianggap sebagai pelaku utama dalam pemalsuan sertifikat lahan tersebut. Mereka percaya bahwa masih ada aktor lain yang perlu bertanggung jawab atas ketidakadilan yang mereka alami.

Kronologi Penangkapan dan Bukti Pemalsuan

Bareskrim Polri telah menahan empat tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan SHGB dan SHM wilayah pagar laut di Desa Kohod. Tersangka terdiri dari Kades Arsin, Sekdes Ujang Karta, dan dua penerima kuasa, SP dan CE. Mereka diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat-surat palsu untuk memalsukan sertifikat lahan tersebut.

Bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa para tersangka menggunakan dokumen palsu seperti girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, dan surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat. Dokumen-dokumen palsu ini dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Penahanan keempat tersangka dilakukan mulai Senin malam, 24 Februari 2024, setelah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan oknum perangkat desa dan berdampak pada ketidakadilan bagi warga setempat.

Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi warga yang menjadi korban. Proses hukum akan terus berjalan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam pemalsuan sertifikat lahan pagar laut tersebut bertanggung jawab.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan tindakan serupa di masa mendatang. Hal ini juga menjadi bukti komitmen Polri dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat.

Kesimpulan

Aksi cukur gundul massal warga Desa Kohod merupakan bentuk apresiasi yang luar biasa atas keberhasilan Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus pemalsuan sertifikat lahan pagar laut. Meskipun demikian, warga berharap agar proses hukum terus berlanjut hingga pelaku utama dapat diungkap dan diadili. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa serta penegakan hukum yang tegas dan adil.