Pramono Anung: Larangan Poligami bagi ASN DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, menegaskan larangan poligami bagi ASN di Jakarta selama kepemimpinannya, bahkan mengancam pemecatan bagi yang melanggar.
Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, dengan tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berpoligami selama masa kepemimpinannya. Pernyataan ini disampaikan usai beliau menerima gelar kehormatan di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Jakarta Timur, Sabtu lalu. Pramono, yang mengaku sebagai penganut monogami, menyatakan larangan ini secara terbuka dan tanpa kompromi.
Mengapa larangan ini diterapkan? Pramono menekankan komitmennya pada monogami dan berharap hal tersebut diimplementasikan dalam lingkungan pemerintahan DKI Jakarta. Beliau percaya, kebijakan ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan terhindar dari potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari poligami.
Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Pramono menjelaskan bahwa ASN yang melanggar larangan ini akan menghadapi sanksi tegas, yaitu pemecatan. Larangan ini berlaku juga bagi Wakil Gubernur terpilih, Rano Karno. Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara izin pernikahan dan perceraian bagi ASN DKI Jakarta telah diterbitkan sebelumnya dan menjadi landasan hukum atas kebijakan ini. Pergub ini mengatur secara detail syarat-syarat yang harus dipenuhi ASN yang ingin berpoligami, menekankan perlunya izin dari pejabat berwenang, dan proses pertimbangan yang matang sebelum keputusan diberikan.
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025, yang telah diterbitkan Pemprov DKI Jakarta, memberikan pedoman hukum jelas bagi ASN terkait pernikahan dan perceraian. Salah satu poin pentingnya mengatur pemberian izin bagi ASN pria yang ingin berpoligami, dengan proses yang ketat untuk memastikan kepatuhan pada aturan yang berlaku. Tujuannya memberikan panduan hukum yang tegas sekaligus menjaga etika dan integritas ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Kesimpulannya, kebijakan larangan poligami bagi ASN di DKI Jakarta merupakan komitmen tegas dari Gubernur terpilih Pramono Anung. Aturan ini dilandasi oleh Pergub Nomor 2 Tahun 2025 dan diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang lebih profesional dan berintegritas. Pelanggaran akan berakibat pada pemecatan. Pramono sendiri tetap memegang teguh komitmennya pada monogami.