Pramono-Rano: Makan Siang Gratis dan Uji Coba Sekolah Swasta Gratis dalam 100 Hari

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, berkomitmen menjalankan program Makan Bergizi Gratis dan uji coba sekolah swasta gratis dalam 100 hari kerja mereka.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2025-2029, Pramono Anung dan Rano Karno, telah dilantik dan langsung berkomitmen menjalankan sejumlah program prioritas dalam 100 hari kerja mereka. Program tersebut meliputi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan uji coba program sekolah swasta gratis. Pelantikan tersebut berlangsung pada Kamis di Istana Kepresidenan, Jakarta, bersamaan dengan 961 kepala daerah lainnya. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan.

"Ya yang paling utama memenuhi janji-janji yang ada, makan siang gratis dan sekolah swasta yang kita akan uji coba untuk juga digratiskan," kata Pramono Anung di kediamannya, Jakarta Selatan, Kamis. Pernyataan ini menegaskan komitmen pasangan tersebut untuk merealisasikan janji kampanye mereka dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Selain dua program unggulan tersebut, Pramono Anung juga menyebutkan beberapa program penting lainnya yang akan menjadi fokus pemerintahannya. Program-program tersebut meliputi kelanjutan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), penjaminan ijazah, pembangunan balai rakyat, dan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di taman-taman di lima wilayah DKI Jakarta yang akan beroperasi 24 jam.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan uji coba sekolah swasta gratis menjadi fokus utama pemerintahan Pramono-Rano dalam 100 hari pertama. Hal ini menunjukkan komitmen kuat mereka terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta, khususnya dalam hal akses pendidikan dan gizi. Uji coba sekolah swasta gratis merupakan langkah berani yang perlu dikaji lebih lanjut implementasinya.

Program MBG diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah, sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar yang optimal. Sementara itu, uji coba sekolah swasta gratis bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi. Kedua program ini akan dipantau ketat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kedua program tersebut. Evaluasi ini akan mencakup aspek-aspek seperti cakupan penerima manfaat, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, serta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan program tersebut di masa mendatang.

Pelantikan serentak 961 kepala daerah, termasuk Pramono Anung dan Rano Karno, merupakan momen bersejarah yang menandai komitmen pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih baik. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Setelah dilantik, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21-28 Februari 2025. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, serta strategi dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Retret di Akmil diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antar kepala daerah, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam memimpin daerah masing-masing. Dengan pembekalan yang memadai, diharapkan para kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dan memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.

Pramono Anung menegaskan kembali komitmennya untuk mewujudkan semua janji kampanye. "Jadi semuanya adalah hal-hal riil yang kami sampaikan di dalam sosialisasi atau kampanye, karena seperti diketahui bersama, di dalam perjalanan hampir kami tidak pernah menjadikan sesuatu yang tidak mungkin dipercayakan," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan dan optimisme pasangan Pramono-Rano dalam menjalankan pemerintahan DKI Jakarta.

Keberhasilan program-program tersebut akan sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, dan masyarakat. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan terwujudnya visi dan misi pemerintahan Pramono-Rano dalam membangun Jakarta yang lebih baik.